BANYUWANGI, KOMPAS.com — Lonjakan harga berbagai kebutuhan pokok, mulai dari parfum, plastik pembungkus, hingga gas elpiji (LPG), memaksa pelaku usaha laundry di Banyuwangi, Jawa Timur, menaikkan tarif layanan. Situasi ini kian pelik lantaran daya beli masyarakat justru terpantau menurun.
Wulan Lestari, pemilik Q-ta Laundry di Jalan Kolonel Sugiyono, Banyuwangi, mengaku terpaksa menaikkan tarif layanan dari Rp 7.000 menjadi Rp 8.000 per kilogram untuk pelanggan reguler. “Tidak bisa kalau tidak naik,” ujarnya, Kamis (24/8/2023).
Beban Operasional Meningkat Tajam
Kenaikan tarif layanan ini merupakan imbas langsung dari melonjaknya biaya operasional bisnis laundry dalam beberapa waktu terakhir. Wulan merinci, harga parfum untuk pewangi pakaian mengalami kenaikan signifikan, mencapai 80 persen. Jika sebelumnya satu jerigen dibanderol sekitar Rp 400.000, kini harganya merangkak menjadi hampir Rp 800.000.
Tidak hanya parfum, harga plastik pembungkus pakaian pun ikut terkerek naik hingga 70 persen. “Sudah naik semua. Parfum naik duluan, plastik naik,” ungkap Wulan.
Pukulan telak datang dari kenaikan harga LPG non-subsidi. Bagi bisnis laundry, gas elpiji menjadi komponen vital untuk operasional setrika uap dan mesin pengering. “Sekarang LPG juga naik. Rasanya mau pingsan,” keluh Wulan.
Dalam sepekan, Wulan menghabiskan dua hingga tiga tabung LPG ukuran 12 kilogram untuk melayani sekitar 200 kilogram cucian. Kenaikan harga LPG non-subsidi ini tentu menambah beban pengeluaran yang tidak sedikit.
Daya Beli Konsumen Anjlok
Ironisnya, kenaikan tarif layanan laundry tidak dibarengi dengan peningkatan pendapatan. Wulan mengeluhkan penurunan daya beli pelanggan yang diperkirakan mencapai 30 persen. “Kalau dinaikkan lagi, pelanggan pasti komplain. Daya beli sekarang juga turun,” tuturnya.
Situasi ini membuat margin keuntungan usaha laundry Wulan semakin tertekan. Ia harus berjuang keras untuk menyeimbangkan antara biaya operasional yang membengkak dan kemampuan finansial pelanggan.
Bertahan di Tengah Tekanan
Meskipun menghadapi berbagai tekanan, Wulan mengaku masih berupaya mempertahankan usahanya. Ia berkomitmen untuk tidak mengurangi jumlah karyawan. “Karyawan belum dikurangi, jangan sampai,” katanya.
Wulan juga menyuarakan harapannya agar pemerintah mempertimbangkan kembali kebijakan penggunaan LPG non-subsidi bagi pelaku usaha kecil. Ia menilai, kebijakan tersebut seharusnya tidak diterapkan secara merata tanpa melihat skala usaha. “Jangan dipukul rata,” tegasnya.
Tanpa adanya opsi lain yang signifikan, Wulan memilih untuk bertahan di tengah kondisi yang semakin berat. “Kalau naik lagi, jujur saja, susah sekali. Sekarang saja sudah berat,” pungkasnya.
