Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka menyempatkan diri untuk berbelanja dan berdialog dengan pedagang lokal saat kunjungan kerja di Sorong, Papua Barat Daya, pada Rabu (22/4/2026). Di tengah euforia kedatangan orang nomor dua di Indonesia tersebut, sejumlah keluhan mengenai fasilitas pasar dan status kepegawaian juga mengemuka.
Gibran, yang didampingi oleh Wakil Menteri Dalam Negeri Ribka Haluk, Gubernur Papua Barat Daya Elisa Kambu, Wali Kota Sorong Septinus Lobat, dan Wakil Wali Kota Anshar Karim, meninjau langsung aktivitas ekonomi masyarakat di kawasan Jembatan Puri. Ia tampak menyapa warga dan tak ragu memborong berbagai dagangan yang ditawarkan oleh para “mama Papua”.
Suasana di Jembatan Puri seketika riuh rendah menyambut rombongan wapres. Ratusan warga memadati area tersebut, sementara para pedagang berlomba menawarkan dagangan mereka, mulai dari sayur-mayur, pinang, hingga hasil laut.
“Bapak beli sayur, beli pinang, ikan ini borong jualan kami kah,” teriak para pedagang penuh harap.
Keluhan Fasilitas Pasar
Di sela-sela kunjungan tersebut, para pedagang tak menyia-nyiakan kesempatan untuk menyampaikan berbagai persoalan yang mereka hadapi. Salah satu isu utama yang diangkat adalah mengenai kelayakan fasilitas pasar.
Tami Way, salah seorang pedagang, menekankan bahwa aktivitas berjualan merupakan satu-satunya sumber penghidupan bagi keluarganya. “Kita jualan maka kita bisa makan dan minum. Kalau tidak jualan, anak-anak mau sekolah bagaimana? Dari sini kita bisa jamin anak-anak,” ujarnya, menggambarkan pentingnya keberlanjutan mata pencaharian mereka.
Ketua Koperasi Nelayan Tangkap Tradisional Kota Sorong, Piter Koromat, lebih spesifik menyoroti kondisi pasar yang dinilainya belum memadai. “Pasarnya belum layak, mama-mama masih jualan di bawah tanah tanpa fasilitas meja yang baik,” keluhnya.
Koromat berharap agar pemerintah daerah dapat segera menindaklanjuti kondisi tersebut dengan pembangunan yang nyata. “Jangan hanya datang lalu selesai. Pemerintah provinsi dan kota harus benar-benar lihat kondisi ini,” tegasnya, menyuarakan aspirasi para pedagang yang mendambakan perbaikan.
Aspirasi Tenaga Honorer
Selain persoalan fasilitas pasar, aspirasi lain yang turut disampaikan warga adalah terkait status tenaga honorer yang kini beralih menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).
Seorang warga, Yustina Kambu, secara khusus meminta agar pemerintah pusat dapat mempertimbangkan pengangkatan PPPK menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS). “Saya minta supaya disampaikan ke Presiden Prabowo Subianto agar kami PPPK bisa diangkat jadi PNS. Kami sudah lama mengabdi, jangan ada perbedaan,” pintanya, mewakili keluh kesah para tenaga honorer yang berharap adanya kepastian status.
