HANOI, KOMPAS.com – To Lam resmi menjabat sebagai Presiden Vietnam setelah dipilih oleh Majelis Nasional, sebuah langkah yang dinilai menyimpang dari norma kepemimpinan kolektif yang selama ini dianut oleh Partai Komunis Vietnam (PKV). Tradisi PKV sebelumnya adalah menghindari konsentrasi kekuasaan berlebih pada satu figur, berbeda dengan China yang sejak 1990-an kerap melihat pemimpin tertinggi partai merangkap jabatan presiden.
Selama ini, Vietnam menganut sistem “empat pilar” yang membagi kekuasaan antara ketua partai, presiden, perdana menteri, dan ketua Majelis Nasional. Meski bukan pemisahan kekuasaan ala demokrasi liberal, sistem ini dianggap mampu menjaga keseimbangan politik domestik dan mencegah dominasi individu.
Namun, para pengamat melihat adanya pergeseran keseimbangan kekuasaan tersebut. “Terpilihnya To Lam akan membawa sistem politik Vietnam lebih mirip dengan politik China yang didominasi oleh Presiden Xi Jinping,” ujar Alfred Gerstl, pakar hubungan internasional Indo-Pasifik dari Universitas Wina, kepada DW.
Gerstl menambahkan, “Dengan pemusatan kekuasaan, To Lam mungkin dapat melancarkan reformasi ambisiusnya dengan cepat. Namun, ada risiko mekanisme checks and balances akan berhenti berfungsi, dan pendapat yang berbeda di dalam partai akan semakin jarang didengar.”
Norma dan Aturan Formal Sistem Politik Vietnam Bergeser
Sistem politik Vietnam selama ini mengandalkan kombinasi norma tak tertulis dan aturan formal, termasuk sistem “empat pilar” serta aturan usia pensiun untuk mengatur pergantian elite. Namun, kedua aturan ini kerap dilanggar dalam beberapa tahun terakhir.
PKV kini memberikan pengecualian aturan pensiun bagi pemimpin senior, bahkan menambah tugas kekuasaan baru kepada mereka. Contohnya adalah mantan kepala partai Nguyen Phu Trong yang mendapatkan masa jabatan ketiga pada 2021, melanggar aturan maksimal dua periode. Ia juga sempat merangkap jabatan sebagai pimpinan partai dan presiden dari 2018 hingga 2021 menyusul meninggalnya pejabat sebelumnya. Trong sendiri tetap menjabat sebagai pemimpin Partai Komunis hingga wafat pada usia 80 tahun di 2024.
Meniru China dalam Pengawasan Sipil
To Lam, yang sebelumnya menjabat sebagai menteri keamanan publik, namanya mencuat saat berperan dalam upaya pemberantasan korupsi di bawah kepemimpinan Trong. Ia berhasil menyingkirkan ratusan pejabat dan menata ulang hierarki politik. Sama seperti Trong, To Lam sempat merangkap dua jabatan sebelum akhirnya fokus menjadi presiden.
Pada Januari lalu, ia terpilih sebagai pemimpin partai untuk lima tahun ke depan, dan beberapa bulan kemudian, ia juga memperoleh masa jabatan lima tahun sebagai presiden. Di bawah kepemimpinan To Lam, Vietnam menunjukkan ketertarikan untuk mengadopsi model keamanan dan pengawasan seperti di China, menurut Gerstl.
Tren ini sejalan dengan perjanjian bilateral baru antar kedua negara dan berpotensi membatasi kebebasan berekspresi di Vietnam. Vietnam sendiri sudah termasuk negara yang sangat membatasi kebebasan berpendapat di Asia Tenggara, menempati peringkat 173 dari 180 negara dalam Indeks Kebebasan Pers Dunia versi Reporters Without Borders.
Kelompok pembela hak asasi manusia mencatat pemerintah Vietnam telah meningkatkan tekanan terhadap masyarakat sipil, mempersempit ruang berpendapat yang sudah terbatas. Laporan Reuters pekan lalu menyebut Vietnam berencana mendirikan bursa perdagangan data yang dikelola negara di bawah Kementerian Keamanan Publik, meniru model pemusatan data di China.
Pemerintah Vietnam juga tengah memperluas sistem identifikasi elektronik yang memungkinkan pihak berwenang mengidentifikasi individu melalui jaringan kamera AI yang dipasang di seluruh negeri, sebuah praktik yang sudah lama diterapkan China. Dokumen pemerintah terbaru juga mengindikasikan pembangunan national firewall atau sistem penyaring data nasional, ditambah undang-undang baru yang memungkinkan penyedia layanan internet mengumpulkan data pribadi pengguna.
To Lam Disambut Xi Jinping
Pekan ini, To Lam melakukan kunjungan diplomatik pertamanya sebagai presiden ke China, sebuah tradisi yang menunjukkan hubungan erat kedua negara. Selama kunjungan tersebut, Xi Jinping menekankan solidaritas dan komunikasi strategis, serta menyebut mempertahankan paham sosialisme dalam pemerintahan Partai Komunis sebagai kepentingan strategis bersama.
Isu keamanan juga menjadi agenda utama. Menteri Keamanan Publik Vietnam Luong Tam Quang secara terpisah bertemu dengan tiga pejabat keamanan China. Hal ini mengindikasikan penguatan hubungan kedua negara dalam memperkuat sistem keamanan demi mempertahankan kendali politik.
Tantangan bagi Presiden Baru Vietnam
Meskipun demikian, Vietnam masih menghadapi tantangan jika dibandingkan dengan China. “Vietnam belum membersihkan paham Stalinisme dari para jenderal senior mereka seperti yang dilakukan Xi Jinping, atau menyebarkan ketakutan kepada masyarakat luas,” kata Hunter Marston, peneliti dari Institute for Global Affairs, kepada DW.
Marston menambahkan, “Vietnam masih jauh untuk menjadi demokrasi berkelanjutan, walaupun mereka belum menerapkan represi berlebihan seperti yang digunakan China untuk menjamin kelangsungan partai dan pemerintahan Xi Jinping.”
Artinya, meskipun Vietnam adalah negara otoriter di bawah kekuasaan satu partai, negara ini belum membangun pembatasan yang menyeluruh, kontrol ideologis, atau propaganda seperti yang dilakukan Xi Jinping di China. To Lam juga belum menunjukkan kemampuan untuk mendominasi sistem politik seperti Xi Jinping.
Kini, dengan To Lam memegang jabatan sebagai kepala partai sekaligus presiden, masa depan Vietnam akan bergantung pada bagaimana ia menggunakan kekuasaannya. Para pendukungnya mungkin melihat penggabungan kedua jabatan ini sebagai cara mempercepat reformasi dan meningkatkan peran Vietnam di mata dunia. Namun, jika represi terus berlanjut, pengawasan politik domestik melemah, dan keamanan sipil semakin diperketat, Vietnam berpotensi beralih dari sistem pemerintahan kolektif menjadi lebih mirip dengan China.
