Amerika Serikat dilaporkan telah mengambil langkah pembatasan sebagian pertukaran data intelijen satelit mengenai Korea Utara kepada Korea Selatan. Keputusan ini muncul menyusul pernyataan Menteri Unifikasi Korea Selatan, Chung Dong-young, yang membeberkan detail mengenai fasilitas nuklir Pyongyang dalam sebuah sidang parlemen.
Bulan lalu, Menteri Chung Dong-young kepada parlemen Korea Selatan menyatakan bahwa Korea Utara diduga mengoperasikan situs pengayaan uranium di wilayah Kusong, bagian barat laut negara itu. Pernyataan tersebut, yang dikutip oleh AFP pada Selasa (21/4/2026), memicu kemarahan Washington yang kemudian melayangkan protes. Menurut laporan kantor berita Yonhap dan sejumlah media lokal, komentar Chung dinilai telah membocorkan informasi sensitif milik intelijen AS tanpa izin resmi.
Sebagai buntut dari insiden tersebut, AS dilaporkan mulai membatasi data satelit mengenai Korea Utara yang sebelumnya diserahkan secara rutin kepada Seoul. “Pembatasan tersebut telah berlaku sejak awal bulan ini, tetapi (tidak) secara signifikan memengaruhi kesiapan militer,” kata seorang pejabat militer Korea Selatan yang tidak disebutkan namanya, seperti dikutip oleh Yonhap pada Selasa.
Pejabat tersebut menambahkan, “Pengumpulan dan berbagi informasi intelijen mengenai aktivitas militer Korea Utara berjalan normal antara otoritas Korea Selatan dan AS, seperti sebelumnya.” Baik pihak berwenang Korea Selatan maupun AS belum secara eksplisit membantah pemberlakuan pembatasan tersebut. Pasukan Amerika Serikat di Korea (USFK), perwakilan militer Washington di negara itu, menyatakan kepada AFP bahwa mereka menyadari artikel-artikel media tersebut dan “tidak memiliki hal tambahan untuk disampaikan.”
Sementara itu, seorang juru bicara Kementerian Unifikasi Korea Selatan menegaskan bahwa Seoul “tidak menerima informasi apa pun tentang fasilitas Kusong dari lembaga lain mana pun.”
Respons Seoul dan Klarifikasi
Korea Utara memang dikenal mengoperasikan fasilitas pengayaan uranium di Yongbyon dan Kangson, dekat ibu kota Pyongyang. Menteri Chung Dong-young sendiri telah menghadapi tekanan dari partai-partai oposisi terkait pengungkapan tersebut dan dampaknya terhadap hubungan dengan Washington.
Pada Senin (20/4/2026), Chung menyatakan bahwa sangat disayangkan pernyataannya ditafsirkan sebagai kebocoran informasi rahasia. Menurutnya, pernyataan tersebut didasarkan pada informasi yang tersedia untuk umum dan telah diangkat pada sidang konfirmasinya pada Juli tahun lalu.
Presiden Lee Jae Myung turut menambahkan, “Merupakan fakta yang jelas bahwa keberadaan fasilitas Kusong sudah diketahui secara luas melalui makalah akademis dan laporan media. Segala klaim atau tindakan yang didasarkan pada asumsi bahwa Menteri Chung membocorkan informasi rahasia yang diberikan oleh Amerika Serikat adalah salah.”
Pemerintah Korea Selatan secara tegas membantah laporan Yonhap yang mengutip seorang anggota parlemen oposisi, yang menyatakan bahwa Komandan USFK, Xavier Brunson, telah menyampaikan protes kepada Menteri Pertahanan Ahn Gyu-back terkait pernyataan Chung. Menurut kementerian pertahanan, tidaklah pantas secara diplomatis bagi Brunson untuk menyampaikan keluhan seperti itu, tanpa menyebutkan pembatasan berbagi intelijen satelit yang dilaporkan.
Ancaman Nuklir Korea Utara yang Terus Meningkat
Korea Utara dikenai berbagai sanksi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yang melarang pengembangan senjata nuklir dan penggunaan teknologi rudal balistik, pembatasan yang berulang kali dilanggar oleh Pyongyang.
Kepala badan pengawas nuklir PBB saat kunjungan ke Seoul pekan lalu mengatakan bahwa Korea Utara menunjukkan peningkatan yang sangat serius dalam kemampuannya memproduksi senjata nuklir. Amerika Serikat menempatkan sekitar 28.500 tentara di Korea Selatan untuk membantu negara itu menangkal ancaman militer dari Korea Utara.
Diyakini, badan intelijen AS mengumpulkan informasi melalui satelit, penyadapan elektronik, dan cara lain, lalu membagikannya dengan Seoul.
