PADANG, KOMPAS.com – Badan Gizi Nasional (BGN) terus mematangkan program Makan Bergizi Gratis (MBG) sebagai salah satu pilar strategis menuju Indonesia Emas 2045. Program ini, yang terinspirasi oleh keberhasilan Jepang dalam meningkatkan kualitas fisik penduduknya, menargetkan untuk menjangkau 82,9 juta anak Indonesia pada tahun 2026.
Kepala BGN, Dadan Hindayana, menyoroti pentingnya kebijakan gizi yang berkelanjutan, seperti yang telah diterapkan di Jepang. Ia mengungkapkan bahwa intervensi gizi yang konsisten di Negeri Sakura tersebut telah terbukti mampu mengubah postur dan kesehatan masyarakatnya secara signifikan.
“Dalam 15 tahun terakhir di Jepang, rata-rata tinggi badan masyarakatnya naik, tetapi berat badannya justru turun. Ini berkat gaya hidup sehat yang dibangun sejak belasan tahun lalu,” ujar Dadan saat kunjungan kerja di Kota Padang, Sumatera Barat, Rabu (22/4/2026). Dadan menjelaskan, sebelum program makan bergizi diterapkan secara masif di Jepang, rata-rata tinggi badan penduduknya hanya berkisar 159 cm. Namun, dengan intervensi gizi yang kontinu, angka tersebut melonjak menjadi 170 cm.
Indonesia berupaya mereplikasi keberhasilan tersebut. Hingga April 2026, tercatat sudah 62 juta anak yang menjadi penerima manfaat program MBG. BGN optimistis target 82,9 juta anak akan tercapai pada akhir tahun ini.
“Kami usahakan dalam waktu dekat 82,9 juta genjot agar hak anak atas menu gizi seimbang dapat diterima penerima manfaat,” ujar Dadan. Target ini diharapkan tidak hanya berdampak pada kesehatan anak, tetapi juga pada produktivitas di masa tua.
Putar Mesin Ekonomi Lokal
Program MBG tidak hanya berfokus pada pemenuhan gizi anak, tetapi juga berperan sebagai motor penggerak ekonomi daerah melalui Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). Dari total anggaran BGN sebesar Rp 268 triliun, Rp 60 triliun telah tersalurkan sepanjang Januari hingga April 2026.
“Sepanjang Januari hingga April 2026, BGN sudah berhasil menggerakkan roda ekonomi sebesar Rp 60 triliun di berbagai daerah,” kata Dadan. Kehadiran SPPG dinilai menjadi mesin ekonomi baru di daerah.
Di Sumatera Barat, misalnya, terdapat 402 unit SPPG yang beroperasi. Khusus di Kota Padang, dengan 72 SPPG yang aktif, perputaran uang diperkirakan mencapai Rp 70 miliar setiap bulan. Secara akumulatif, wilayah Sumatera Barat menyerap anggaran hingga Rp 400 miliar per bulan.
Skema anggaran program ini dirancang untuk memberdayakan warga setempat. Dadan merinci, “Sebanyak 70 persen dana digunakan untuk membeli bahan baku dari petani, peternak, nelayan, dan UMKM lokal.” Sisanya, 20 persen dialokasikan untuk biaya operasional, termasuk gaji relawan yang berkisar antara Rp 2,4 juta hingga Rp 3,5 juta per bulan. Sepuluh persen sisanya menjadi insentif bagi pengelola untuk pengembalian investasi.
Gairah Sektor Pertanian
Dampak nyata dari program MBG mulai terasa pada stabilitas harga komoditas pertanian. Dadan mencontohkan fenomena di Jember, di mana petani sempat menebang pohon jeruk karena harga jual anjlok ke Rp 4.000 per kilogram. Kini, dengan adanya permintaan dari program MBG, harga jeruk kembali stabil di angka Rp 10.000 per kilogram, mendorong petani untuk kembali menanam.
“Kebutuhan logistik satu unit SPPG memang sangat masif. Setiap bulan, satu SPPG membutuhkan sedikitnya lima ton beras,” ujarnya. Untuk kebutuhan buah, sekali makan saja dibutuhkan 3.000 buah pisang, yang setara dengan hasil panen dari 15 pohon. Hal serupa juga terjadi pada kebutuhan protein, seperti lele, telur, dan susu, yang menuntut produktivitas tinggi dari peternak lokal.
BGN menekankan pentingnya menu yang disajikan harus berbasis potensi sumber daya daerah masing-masing agar bervariasi. Saat ini, BGN telah membukukan 80 menu masakan Nusantara khusus untuk program MBG.
