GRESIK, KOMPAS.com – Dugaan praktik ilegal dalam penerimaan Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Gresik kian memanas. Sejumlah korban mulai mengungkap modus operandi yang melibatkan oknum pejabat dan mantan pegawai, bahkan menunjukkan bukti percakapan yang diduga menguatkan keterlibatan pihak berwenang.
Agus Priyono, seorang ASN aktif di Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (PMD) Kabupaten Gresik, menjadi salah satu saksi yang buka suara. Ia mengaku tergiur tawaran menjadi abdi negara melalui jalur tanpa tes yang dijanjikan pelaku.
Modus Kedekatan Pejabat dan Bukti Chat
Agus Priyono membeberkan bahwa keyakinannya untuk menyetorkan uang hingga ratusan juta rupiah didasari oleh kedekatan yang ia lihat antara pelaku utama berinisial AT, seorang mantan ASN, dengan Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Gresik, Agung Endro Dwi Setyo Utomo.
“Tahunya Pak Agung dekat langsung dengan Pak AT, terus ada chat Pak AT dan Pak Agung dikirim ke saya. Kedekatan itu yang buat saya percaya,” ujar Agus saat ditemui di ruang Dinas PMD Gresik, Senin (20/4/2026).
Demi memasukkan anak, ponakan, dan saudaranya menjadi ASN, Agus mengaku telah menyetorkan uang sebesar Rp 125 juta per orang. Total dana yang diserahkan mencapai Rp 500 juta dan telah lunas sejak tahun 2025.
“Ditransfer ke istrinya Pak AT, infonya dari Pak AT terus dikirim ke istrinya Pak Agung,” tambah Agus menjelaskan alur aliran dana tersebut.
Kepala BKPSDM Membantah Keterlibatan
Menanggapi tudingan tersebut, Kepala BKPSDM Gresik, Agung Endro Dwi Setyo Utomo, akhirnya angkat bicara setelah menghadiri rapat tertutup dengan Komisi I DPRD Gresik. Agung membantah keras memiliki hubungan spesial dengan pelaku AT maupun menerima aliran dana.
“Monggo orang ber-statement seperti itu, yang jelas kita sudah menyerahkan semua ke aparat penegak hukum,” tegas Agung.
Ia juga menyatakan tidak mengetahui sosok AT yang disebut-sebut sebagai pengepul dana dalam kasus ini. “Tidak tahu (AT),” jawabnya singkat saat dikonfirmasi mengenai tuduhan kedekatan.
DPRD Gresik Desak Audit Menyeluruh
Kasus ini menarik perhatian serius dari legislatif. Komisi I DPRD Gresik menggelar rapat dengar pendapat (hearing) bersama BKPSDM, Inspektorat, dan Bagian Hukum Pemkab Gresik selama tiga jam.
Ketua Komisi I DPRD Gresik, Muhammad Rizal Saputra, menegaskan bahwa aktor utama di balik skandal ini harus segera diungkap ke publik. Data sementara menunjukkan ada sekitar 18 korban pada gelombang pertama dan kedua yang berasal dari wilayah Menganti, Driyorejo, dan Wringinanom.
“Kami berharap segera ditemukan aktor utamanya. Siapa pun namanya, segera umumkan ke publik karena kabar ini dinanti masyarakat,” kata Rizal.
Komisi I mengeluarkan sejumlah rekomendasi tegas, antara lain:
- BKPSDM: Melakukan verifikasi dan validasi ulang seluruh ASN di Kabupaten Gresik serta membenahi sistem database kepegawaian.
- Inspektorat: Melakukan investigasi dan audit menyeluruh di seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD).
- Bagian Hukum: Memberikan pendampingan hukum bagi para korban.
Saat ini, kasus dugaan pemalsuan dokumen dan penipuan ini tengah dalam proses penyidikan oleh Polres Gresik. Pihak DPRD berjanji akan terus memantau perkembangan kasus agar tidak ada pihak yang dilindungi jika terbukti bersalah.
