JAKARTA, KOMPAS.com – Direktorat Jenderal Perhubungan Laut (Ditjen Hubla) Kementerian Perhubungan (Kemenhub) mengambil langkah strategis untuk memperkuat konektivitas digital di wilayah Terdepan, Terluar, Tertinggal, dan Perbatasan (3TP) melalui pemanfaatan teknologi satelit. Inisiatif ini dikonkretkan melalui penandatanganan Perjanjian Kerja Sama antara Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan (UPP) Kelas III Korido dengan PT Pasifik Satelit Nusantara (PSN) pada Selasa (21/4/2026).
Direktur Jenderal Perhubungan Laut, Muhammad Masyhud, menilai kerja sama ini sebagai tonggak sejarah. “Ini merupakan kolaborasi pertama di lingkungan Ditjen Hubla yang memanfaatkan teknologi satelit untuk digitalisasi kantor pelabuhan, khususnya di wilayah 3TP,” ujar Masyhud dalam siaran pers.
Pelabuhan Korido memegang peranan penting sebagai pintu gerbang logistik dan penggerak ekonomi di Kawasan Pasifik. Namun, tantangan geografis kerap menghambat akses teknologi informasi di wilayah tersebut. “Keterbatasan jaringan selama ini menjadi hambatan dalam pelaporan administrasi kapal dan aktivitas pelabuhan,” jelas Masyhud.
Dengan adopsi teknologi satelit, Kemenhub berharap kendala tersebut dapat teratasi. “Manfaat nyata dari sistem ini adalah terciptanya efisiensi operasional yang maksimal dan transparansi data secara real-time langsung dari perbatasan Pasifik ke pusat data nasional,” imbuhnya.
Menjawab Keterbatasan Infrastruktur Digital
Kepala Kantor UPP Kelas III Korido, Willem Thobias Fofid, menyambut baik kerja sama ini sebagai respons konkret terhadap keterbatasan infrastruktur digital di daerah perbatasan. “Kerja sama ini merupakan langkah konkret dalam mewujudkan sinergitas layanan digitalisasi kepelabuhanan dan angkutan di perairan,” kata Willem.
Pemanfaatan teknologi satelit diharapkan mampu menghadirkan konektivitas digital yang andal, terutama di wilayah yang sulit dijangkau oleh jaringan terestrial. “Penguatan kedaulatan digital menjadi aspek penting dalam pengelolaan data sektor maritim,” tegas Willem.
Ia menekankan bahwa data pergerakan kapal, aktivitas pelabuhan, serta layanan angkutan laut merupakan aset strategis negara yang memerlukan pengelolaan yang aman, terintegrasi, dan berdaulat. “Melalui kerja sama ini, kita berharap sistem layanan menjadi lebih lancar tanpa terkendala permasalahan jaringan,” tambahnya.
Dukungan PSN untuk Transformasi Digital Maritim
Direktur PT Pasifik Satelit Nusantara, Heru Dwi Kartono, menyatakan komitmen perusahaannya untuk mendukung transformasi digital di sektor maritim melalui penyediaan infrastruktur satelit. “Kerjasama ini bagi kami merupakan langkah strategis dalam mendukung transformasi digital, khususnya di sektor maritim lebih khusus lagi dalam meningkatkan kualitas layanan pelabuhan di wilayah 3TP,” ujar Heru.
Heru meyakini akses komunikasi menjadi fondasi penting dalam meningkatkan efisiensi operasional, keselamatan pelayaran, dan menjaga kedaulatan data nasional. “Sebagai perusahaan yang bergerak di layanan telekomunikasi dan konektivitas, kami meyakini bahwa akses komunikasi merupakan fondasi penting bagi efisiensi operasional, keselamatan pelayaran, dan kedaulatan data nasional,” jelasnya.
PSN berkomitmen menghadirkan solusi teknologi yang inklusif dan berkelanjutan, khususnya bagi wilayah dengan keterbatasan infrastruktur. “Melalui kerjasama ini kami berkomitmen untuk menghadirkan solusi teknologi yang inklusif, berkelanjutan, dan dapat menjangkau wilayah-wilayah yang selama ini memiliki keterbatasan. Semoga kolaborasi ini berjalan lancar dan memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi bangsa dan negara,” pungkas Heru.
Penguatan Kedaulatan Data dan Pengawasan Pelayaran
Dengan integrasi teknologi satelit, Ditjen Hubla optimis pengelolaan data pergerakan kapal dan aktivitas pelabuhan akan menjadi lebih aman dan terintegrasi. Sistem ini juga diharapkan memperkuat aspek pengawasan serta keselamatan pelayaran, terutama di wilayah timur Indonesia.
Pemanfaatan teknologi satelit merupakan bagian dari upaya pemerintah untuk meningkatkan konektivitas digital di kawasan 3TP. Selain mendukung kelancaran operasional pelabuhan, langkah ini juga diarahkan untuk memperkuat sistem pelaporan dan pengelolaan data secara real-time dari wilayah perbatasan ke pusat.
