JAKARTA, KOMPAS.com – Menteri Haji dan Umrah RI, Mochamad Irfan Yusuf, mengonfirmasi bahwa 391 jemaah haji kloter pertama dari Embarkasi Jakarta-Pondok Gede (JKG-01) telah menyelesaikan seluruh persyaratan administrasi sebelum bertolak ke Arab Saudi.
“Kami tegaskan, hanya jemaah yang memiliki visa haji yang akan diberangkatkan. Ini penting untuk menghindari penolakan di Arab Saudi dan memastikan jemaah dapat menjalankan seluruh rangkaian ibadah dengan baik,” ujar Irfan Yusuf, dalam keterangan resmi yang diterima, Rabu (22/4/2026).
Sebanyak 391 jemaah yang berasal dari wilayah Jakarta Timur ini secara resmi dilepas keberangkatannya dari Asrama Haji Kelas I Jakarta pada Selasa (21/4/2026) malam. Mereka kemudian diberangkatkan secara bertahap menuju Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang.
Verifikasi Ketat Administrasi
Irfan Yusuf menjelaskan bahwa proses verifikasi administrasi telah dilakukan secara ketat. Pemeriksaan meliputi dokumen perjalanan, visa haji, hingga kelengkapan data kesehatan para jemaah. Langkah ini diambil untuk memastikan setiap jemaah memenuhi ketentuan yang ditetapkan oleh pemerintah Indonesia maupun otoritas Arab Saudi.
Pemerintah juga telah menyiapkan skema jemaah cadangan sebagai bagian dari manajemen administrasi kuota. Skema ini bertujuan untuk mengantisipasi kemungkinan adanya kursi kosong akibat pembatalan keberangkatan.
“Kita sudah siapkan mekanisme pengganti atau jemaah cadangan untuk mengisi kursi kosong, baik karena faktor kesehatan, pembatalan, maupun kondisi darurat lainnya. Ini bagian dari upaya kita menjaga optimalisasi kuota,” jelasnya.
Sebelumnya, seluruh jemaah telah menjalani tahapan awal dengan masuk ke asrama haji, termasuk pemeriksaan dokumen dan validasi akhir sebelum keberangkatan.
Dengan sistem administrasi yang ketat dan terintegrasi ini, pemerintah berharap seluruh proses pemberangkatan jemaah haji tahun 1447 H/2026 M dapat berjalan lancar dan tanpa kendala, terutama terkait dokumen perjalanan dan izin masuk ke Arab Saudi.
