Parlemen India kini menjadi sorotan setelah menolak usulan untuk meningkatkan keterwakilan perempuan di ranah politik. Angka politisi perempuan di India tercatat masih rendah, hanya mencapai 14 persen dari total 543 kursi di Majelis Rendah atau Lok Sabha. Pemerintah sempat mengusulkan Revisi Undang-Undang (RUU) Amandemen Konstitusi ke-131 yang bertujuan menambah ruang bagi perempuan tanpa mengurangi kursi yang ada. Namun, usulan tersebut menuai kritik dari pihak oposisi yang menilai langkah ini lebih sebagai manuver politik untuk menguntungkan partai Perdana Menteri Narendra Modi demi meraup suara.
Pratik Dattani, Pendiri Bridge India, berpendapat bahwa perdebatan di parlemen seringkali lebih bersifat pencitraan dari kedua belah pihak. Menurutnya, isu keterwakilan perempuan seharusnya tidak hanya dilihat dari sisi politik, melainkan juga dari upaya mendorong pembangunan ekonomi. “Jika kehidupan perempuan dapat ditingkatkan, jika tingkat partisipasi kerja perempuan meningkat, maka pertumbuhan produk domestik bruto juga akan terdongkrak,” ujar Dattani seperti dikutip dari ABC, Senin (20/4/2026).
Ia menambahkan, India, yang dikenal sebagai negara demokrasi terbesar di dunia, memiliki potensi untuk menjadi contoh bagi negara lain jika mampu memberdayakan perempuan dengan meningkatkan partisipasi mereka. Hal ini bisa menjadi cerminan bagi negara-negara demokrasi Barat dan negara lain yang lanskap politiknya masih didominasi laki-laki. Dattani juga menyoroti pentingnya kehadiran lebih banyak perempuan di parlemen, terutama terkait isu perdebatan mengenai pengecualian pemerkosaan dalam pernikahan dalam hukum India.
“Jika lebih banyak perempuan di parlemen, dorongan untuk mengubah hukum yang sudah usang ini akan jauh lebih kuat. Isu-isu yang selama ini tidak diprioritaskan oleh legislator laki-laki akan lebih banyak diangkat.”
Upaya untuk meningkatkan jumlah perempuan di Lok Sabha sebenarnya telah mendapat dukungan lintas partai. Sebuah RUU yang mengalokasikan sepertiga kursi parlemen untuk perempuan telah disetujui pada tahun 2023, namun hingga kini belum juga diterapkan. Penerapannya dijadwalkan baru bisa dilakukan setelah sensus berikutnya selesai, yang diperkirakan baru akan berlaku setelah pemilu 2029.
Manuver Politik atau Komitmen Nyata?
Pemerintah Narendra Modi kemudian menggelar sidang khusus parlemen untuk mempercepat pengesahan sejumlah RUU penting, termasuk percepatan kebijakan peningkatan keterwakilan perempuan. Rencana ini mencakup penggambaran ulang daerah pemilihan dan penambahan jumlah kursi parlemen menjadi lebih dari 800.
Langkah ini justru memicu kecurigaan. Profesor politik dari University of Westminster, Nitasha Kaul, menilai kebijakan pemerintah Modi sebagai manuver politik. “Ini hampir seperti bentuk gaslighting,” tuturnya.
Kaul mengakui bahwa India masih merupakan masyarakat yang patriarkal dan perlu meningkatkan keterwakilan perempuan dalam politik. Namun, ia menyoroti inkonsistensi sikap pemerintah yang kurang tegas terhadap isu kekerasan terhadap perempuan, yang dinilainya tidak sejalan dengan klaim untuk meningkatkan keterwakilan perempuan. “Diamnya pemerintah terhadap kekerasan terhadap perempuan tidak sejalan dengan klaim bahwa mereka kini ingin memperjuangkan keterwakilan perempuan,” tegas Kaul.
Menurut Kaul, apa yang terjadi di India seharusnya menjadi perhatian komunitas internasional. Transformasi ini penting untuk dipahami dalam konteks bagaimana demokrasi bisa melemah, termasuk normalisasi kekerasan, diskriminasi terhadap minoritas, dan sikap misoginis. Ia menambahkan, isu perempuan bisa saja digunakan secara selektif oleh proyek politik yang cenderung otoriter untuk menampilkan citra progresif.
“Ini bukan hanya cerita tentang India. Ini adalah gambaran bagaimana isu perempuan bisa digunakan secara selektif oleh proyek politik yang cenderung otoriter untuk terlihat progresif.”
