JAKARTA, KOMPAS.com – Upaya keberlanjutan di Indonesia yang cenderung terpaku pada pengurangan emisi karbon dinilai berisiko mengancam biodiversitas, kesehatan, dan tatanan sosial. Pendekatan yang sempit ini dikhawatirkan mengabaikan aspek krusial lain di tengah meningkatnya perhatian terhadap perubahan iklim.
Founder Center for Quality Resilience and Sustainability (CQRS) Indonesia, Yuliasman Chaniago, mengatakan bahwa fokus eksklusif pada karbon hanya menyelesaikan sebagian kecil dari persoalan keberlanjutan.
“Karbon itu penting, tapi kesehatan manusia tidak ditentukan oleh emisi saja. Tanpa biodiversitas dan sistem lingkungan yang kuat, hanya akan menyelesaikan sebagian masalah,” ujar Yuliasman dalam webinar Ngulik ke-9 Indonesian Society of Sustainability Professionals (IS2P), dikutip Senin (20/4/2026).
Yuliasman menambahkan, meskipun sektor kesehatan di Indonesia telah mencapai cakupan lebih dari 98 persen penduduk melalui Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), integrasi aspek keberlanjutan dalam sistem kesehatan masih minim.
Secara global, konsep Universal Health Coverage (UHC) kini berkembang dengan menyertakan risiko iklim, pendekatan Environment, Social, Governance (ESG), hingga konsep One Health dan planetary health yang menghubungkan kesehatan manusia, hewan, dan lingkungan. Namun, di Indonesia, masih terdapat kesenjangan mendasar, mulai dari belum terintegrasinya risiko iklim dalam kebijakan kesehatan hingga belum adanya kerangka formal One Health dalam regulasi nasional.
“Masalahnya bukan pada capaian, tapi pada kedalaman integrasi. Kesehatan tidak bisa lagi dipisahkan dari sistem lingkungan yang menopangnya,” jelas Yuliasman.
Ia menggarisbawahi bahwa tanpa integrasi yang memadai, sistem kesehatan berisiko hanya bersifat reaktif terhadap dampak, bukannya mampu mengantisipasi akar penyebab masalah yang kian dipengaruhi oleh perubahan iklim.
Fenomena “Carbon Tunnel Vision” Mengancam Ekosistem
Fenomena “carbon tunnel vision” atau pandangan sempit terhadap karbon juga disoroti oleh Rondang S E Siregar, researcher associate di RCCC-UI. Menurutnya, banyak instansi dan perusahaan terlalu fokus pada pengurangan emisi karbon, sehingga mengabaikan krisis lain seperti kehilangan biodiversitas, perubahan penggunaan lahan, dan ketimpangan sosial.
“Masalahnya bukan kita kurang bicara karbon, tapi terlalu sempit memahaminya. Karbon bisa terserap, tapi tanpa biodiversitas, sistem kehidupan tetap rapuh,” tegas Rondang.
Ia menekankan bahwa biodiversitas merupakan fondasi utama stabilitas ekosistem, termasuk kapasitas penyerapan karbon. Pendekatan berbasis karbon yang mengabaikan kompleksitas ekosistem seringkali mendorong praktik monokultur, seperti penanaman akasia, pinus, atau sengon. Meskipun cepat menutup lahan dan mengurangi erosi, praktik ini tidak memulihkan keanekaragaman hayati.
Sebagai strategi yang lebih efektif, Rondang menyarankan agar penanaman pohon cepat tumbuh dijadikan tahap awal rehabilitasi lahan kritis, dilanjutkan dengan penanaman spesies lokal untuk memulihkan ekosistem secara menyeluruh. Hal ini akan membuka peluang kembalinya satwa dan memperkuat fungsi ekologis hutan.
Selain itu, Rondang juga menyoroti pentingnya perlindungan dan penegakan hukum yang tegas terhadap lingkungan. Lemahnya penegakan hukum dinilainya turut memperparah kerusakan lingkungan.
“Kalau karbon adalah tentang mitigasi, maka biodiversitas adalah tentang bertahan hidup. Tanpa itu, keberlanjutan kehilangan fondasinya,” pungkas Rondang.
