Pemerintah Pusat melalui Kementerian Pekerjaan Umum (PU) telah menyetujui usulan pembangunan tiga infrastruktur pengendali banjir di Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Proyek yang meliputi normalisasi sungai dan pembangunan kolam retensi ini ditargetkan mulai dikerjakan pada tahun 2026 untuk meminimalkan dampak luapan air yang kerap melumpuhkan aktivitas ekonomi di wilayah timur dan selatan Bandung.
Kepastian ini didapat setelah Bupati Bandung Dadang Supriatna bertemu dengan Menteri Pekerjaan Umum, Dody Hanggodo, di Jakarta pada Selasa (21/4/2026).
Bupati Bandung, Dadang Supriatna, mengungkapkan bahwa percepatan proyek ini didasari oleh kondisi geografis Kabupaten Bandung yang menjadi titik pertemuan aliran air dari wilayah hulu. “Kami mengusulkan penanganan yang sifatnya permanen dan komprehensif. Alhamdulillah, usulan ini langsung disetujui Menteri PU. Ini adalah kabar baik bagi warga karena pengerjaan fisiknya direncanakan mulai berjalan tahun ini juga,” ujar Dadang dalam keterangan resminya.
Tiga Titik Krusial Menjadi Prioritas
Dadang merinci ada tiga program prioritas yang menjadi fokus utama pemerintah dalam penanganan banjir. Pertama adalah normalisasi Sungai Cisungalah, yang mencakup wilayah Kecamatan Majalaya dan Solokanjeruk. Kawasan ini merupakan sentra industri dan permukiman padat yang kerap dilanda banjir tahunan akibat penyempitan palung sungai.
Program kedua adalah pembangunan kolam retensi di Tegalluar, Kecamatan Bojongsoang. Dadang menjelaskan bahwa kolam retensi ini rencananya akan dibangun di atas lahan seluas 3,5 hektar. Desa Tegalluar selama ini menjadi titik terparah karena menerima beban limpasan air (run-off) dari Sungai Cikeruh, Citarik, Citarum, serta kiriman air dari Kota Bandung dan Kabupaten Sumedang.
Ketiga, pembangunan kolam retensi Sukamanah di Kecamatan Rancaekek. Proyek ini akan menempati lahan sekitar 1,5 hektar dan bertujuan untuk mereduksi debit banjir yang sering kali memutus akses jalan nasional serta merendam ribuan rumah warga di kawasan tersebut.
Intensitas hujan yang tinggi dalam beberapa pekan terakhir menyebabkan tinggi muka air di Tegalluar telah melampaui satu meter. Meskipun Pemerintah Kabupaten Bandung telah melakukan langkah mitigasi awal seperti pengerukan drainase dan penanganan Sungai Cipamokolan Lama, Dadang mengakui adanya keterbatasan kewenangan dan anggaran daerah.
“Tegalluar sudah terlalu lama menjadi titik merah banjir. Kapasitas sungai yang ada tidak lagi mampu menampung beban air dari berbagai arah. Kolam retensi adalah kebutuhan mendesak agar air bisa ‘diparkir’ terlebih dahulu sebelum masuk ke permukiman,” tegas Dadang.
