JAKARTA, Kompas.com – Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) menargetkan program rumah subsidi menjangkau lebih luas, tidak hanya bagi masyarakat berpenghasilan tetap, tetapi juga mereka yang tidak memiliki slip gaji atau berpenghasilan tidak tetap. Langkah ini diambil untuk memastikan program tersebut lebih inklusif dan tepat sasaran bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR).
Menteri PUPR, Maruarar Sirait, atau yang akrab disapa Ara, menyampaikan hal tersebut dalam Rapat Koordinasi Program Perumahan bersama para pemangku kepentingan di Wisma Mandiri, Jakarta, pada Senin (20/4/2026). Rapat ini merupakan bagian dari upaya percepatan pelaksanaan proyek strategis perumahan nasional.
Menurut Ara, pendekatan segmentasi menjadi kunci agar program rumah subsidi dapat menjangkau seluruh lapisan MBR. “Kita dalam penyediaan rumah subsidi perlu melihat segmentasi. Teman-teman pengembang perumahan subsidi dari berbagai wilayah Indonesia juga memiliki segmentasi profesi masing-masing,” ujarnya pada Selasa (21/4/2026).
Ia menegaskan bahwa kebijakan pemerintah saat ini semakin inklusif, sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto, dengan fokus pada MBR, termasuk mereka yang memiliki pendapatan tidak tetap. “Program ini ditujukan untuk MBR, dan tidak hanya diberikan kepada yang memiliki penghasilan tetap, tetapi juga bagi masyarakat dengan pendapatan tidak tetap. Presiden telah membuat kebijakan yang memudahkan rakyat untuk memiliki rumah,” tambahnya.
Kuota Rumah Subsidi Meningkat Tajam
Dalam kesempatan yang sama, Ara juga mengungkapkan adanya peningkatan signifikan dalam target penyediaan rumah subsidi. “Baru dalam satu tahun, Presiden Prabowo telah menaikkan target menjadi 350.000 unit rumah,” ungkapnya.
Rapat koordinasi tersebut dihadiri oleh berbagai pihak strategis, termasuk perwakilan sektor pembiayaan seperti PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (BTN) dan Badan Standardisasi Nasional (BSN), serta para pengembang perumahan dari berbagai wilayah di Indonesia.
Berbagai kendala yang dihadapi di lapangan turut menjadi agenda pembahasan, mencakup isu perizinan, pengelolaan Lahan Baku Sawah (LBS), hingga kenaikan harga material bangunan. Menteri Ara menekankan pentingnya respons cepat dan kolaborasi terbuka antara pemerintah dan pelaku usaha untuk mengatasi hambatan tersebut.
“Sangat penting sebagai pengusaha untuk memahami aturan dan menyampaikan kendala yang ada di lapangan, termasuk terkait perizinan dan hal lainnya. Tinggal kita mau pasif atau aktif,” tegasnya.
Menanggapi hal tersebut, salah satu pengembang perumahan subsidi, Angga Budi Kusuma, menyatakan optimisme terhadap pencapaian target pembangunan perumahan. Ia menilai, kolaborasi yang kuat akan memungkinkan realisasi target penyediaan ratusan ribu unit rumah per tahun, meskipun dihadapkan pada berbagai tantangan.
Kementerian PUPR sendiri menyatakan keyakinannya bahwa koordinasi intensif ini akan mempercepat penyelesaian berbagai hambatan, sehingga program rumah subsidi dapat berjalan efektif dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat luas.
