Pemerintah Provinsi Jawa Tengah telah berhasil merealisasikan pembangunan 5.328 unit jamban sepanjang tahun 2025. Langkah ini merupakan bagian dari komitmen Pemprov Jateng untuk meningkatkan kualitas sanitasi masyarakat, yang diharapkan berdampak pada peningkatan derajat kesehatan sekaligus upaya menanggulangi kemiskinan ekstrem.
Wakil Gubernur Jawa Tengah, Taj Yasin Maimoen, menyatakan bahwa pembangunan jamban dan penyediaan akses air bersih menjadi fokus utama pemerintah provinsi dalam rangka meningkatkan kualitas kesehatan warga. “Pembangunan jamban dan penyediaan akses air bersih menjadi konsentrasi kami untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat,” ujar Taj Yasin dalam keterangan resmi yang diterima Kompas.com, Rabu (22/4/2026).
Pernyataan tersebut disampaikan oleh Taj Yasin saat mendampingi Gubernur Jawa Tengah, Ahmad Luthfi, dalam menerima kunjungan kerja Komisi VIII Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI). Kunjungan ini merupakan bagian dari masa reses persidangan IV tahun sidang 2025-2026 dan berlangsung di Kantor Gubernur Jateng, Semarang, pada hari yang sama.
Kebutuhan Jamban Masih Tinggi
Menurut Taj Yasin, intervensi di sektor sanitasi memiliki peran strategis dalam mendukung berbagai program kesehatan lainnya, termasuk upaya penanganan stunting. Saat ini, prevalensi stunting di Jawa Tengah tercatat sebesar 9,77 persen, yang setara dengan 188.533 balita.
Meskipun jumlah jamban terus bertambah, Taj Yasin mengakui bahwa kebutuhan akan jamban yang layak masih sangat tinggi. Ia merinci, masih terdapat sekitar 21.542 rumah tangga di Jawa Tengah yang belum memiliki akses terhadap jamban sehat.
Untuk mempercepat pemenuhan kebutuhan tersebut, Pemprov Jateng berharap adanya dukungan dari pemerintah pusat. Dukungan ini diharapkan dapat disalurkan melalui skema Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), serta melalui sinergi dengan DPR RI. “Kami mohon dukungan agar kekurangan jambanisasi sekitar 21.542 rumah ini dapat segera direalisasikan,” pinta Taj Yasin.
Respons Komisi VIII DPR RI
Menanggapi aspirasi dari Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, Ketua Komisi VIII DPR RI, Abdul Wachid, menyatakan bahwa pihaknya telah mencatat kebutuhan jambanisasi di Jawa Tengah sebagai salah satu prioritas. “Kami menyerap aspirasi dari Jateng, termasuk kebutuhan jambanisasi yang masih memerlukan bantuan,” ujarnya.
Abdul Wachid memastikan bahwa Komisi VIII akan menindaklanjuti kebutuhan tersebut bersama dengan kementerian dan lembaga terkait, khususnya mitra kerja Komisi VIII. Langkah ini bertujuan untuk mempercepat peningkatan kualitas sanitasi di masyarakat.
Bantuan yang Disalurkan
Dalam kunjungan kerja tersebut, Komisi VIII DPR RI juga menyalurkan berbagai bentuk bantuan untuk Pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Bantuan tersebut meliputi dukungan dari Kementerian Sosial (Kemensos) senilai Rp 2,76 triliun.
Selain itu, diserahkan pula bantuan berupa sertifikasi halal gratis untuk 95.045 pelaku Usaha Mikro Kecil (UMK) dengan nilai Rp 21,8 miliar. Bantuan lain yang juga disalurkan antara lain dari Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) sebesar Rp 4,08 miliar, Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) senilai Rp 2,3 miliar, serta Dana Alokasi Khusus (DAK) nonfisik dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) sebesar Rp 7,95 miliar.
