JAKARTA, KOMPAS.com – Dinamika politik di internal Partai Keadilan Sejahtera (PKS) kembali memanas dengan munculnya usulan pergantian Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta. Nama Khoirudin, yang saat ini menjabat posisi tersebut, menjadi sorotan menyusul beredarnya surat keputusan pergantian dari PKS.
Khoirudin, seorang politisi yang memiliki rekam jejak panjang, telah meniti kariernya mulai dari dunia pendidikan hingga menduduki puncak pimpinan legislatif di ibu kota. Situs resmi DPRD DKI Jakarta mencatat, Khoirudin pertama kali menjabat sebagai anggota DPRD DKI Jakarta periode 2019–2024.
Sebelum terjun ke panggung legislatif, Khoirudin telah lama berkiprah di PKS. Pengalamannya di partai berlambang bulan sabit kembar ini terbilang matang, termasuk ketika ia dipercaya memegang tampuk kepemimpinan sebagai Ketua DPD PKS Jakarta Selatan sejak tahun 2006.
Selama masa kepemimpinannya di tingkat kota, Khoirudin fokus pada penguatan struktur organisasi partai. Ia berupaya membangun fondasi yang kokoh melalui penataan sumber daya manusia, penyempurnaan sistem manajemen, hingga penguatan program kaderisasi.
Salah satu inisiatifnya yang menonjol adalah penggagasannya terhadap leadership forum. Program yang berlangsung selama tujuh bulan ini dirancang khusus untuk mempersiapkan calon-calon pemimpin partai, mulai dari tingkat kelurahan hingga kotamadya. Selain itu, di bawah kepemimpinannya, PKS Jakarta Selatan juga merintis pembangunan kantor DPD.
Karier politik Khoirudin terus menanjak. Pada tahun 2015, ia didapuk menjadi Wakil Ketua DPW PKS DKI Jakarta. Puncaknya, ia kemudian dipercaya untuk memegang jabatan Ketua DPW PKS DKI Jakarta untuk periode 2020–2025.
Berdasarkan data yang dihimpun dari situs PKS Jakarta, Khoirudin lahir di ibu kota pada tanggal 8 Juli 1966. Ia memeluk agama Islam dan telah menikah dengan Dra. Hj. Rosyadah, serta dikaruniai tiga orang anak. Saat ini, ia berdomisili di kawasan Cilandak Barat, Jakarta Selatan.
Latar belakang keluarga Khoirudin tidak lepas dari akar Betawi. Kakeknya, Haji Gatong, dikenal sebagai salah satu tokoh penting yang menjadi guru ngaji pertama di wilayah Meruya Ilir, Jakarta Barat.
Jejak Pendidikan dan Karier Awal
Perjalanan pendidikan Khoirudin dimulai dari jenjang dasar di SD Negeri Jeruk Manis 05. Ia kemudian melanjutkan ke SMP Negeri 134, dilanjutkan ke SMEA Negeri 17 dengan beasiswa yang diberikan oleh Gubernur DKI Jakarta.
Ambisi pendidikannya berlanjut ke jenjang perguruan tinggi. Ia menempuh pendidikan di Universitas Negeri Jakarta, mengambil jurusan kurikulum dan teknologi, dengan dukungan beasiswa Supersemar. Khoirudin berhasil menyelesaikan studinya pada tahun 1992.
Sebelum mendedikasikan diri sepenuhnya di dunia politik, Khoirudin meniti karier profesionalnya di bidang pendidikan. Ia pernah mengajar di SMP PGRI 26 Rawabelong, kemudian berpindah ke SMP Trimulya Pesanggrahan. Pengabdiannya di dunia pendidikan mencapai puncaknya ketika ia menjabat sebagai kepala sekolah di SMP Trimulya Pesanggrahan pada periode 1999–2012.
Selain itu, Khoirudin juga aktif sebagai dosen di salah satu sekolah tinggi Islam yang berlokasi di Depok, menambah panjang daftar kontribusinya di sektor pendidikan.
Di luar ranah politik dan pendidikan formal, Khoirudin juga menunjukkan kepeduliannya di bidang sosial-keagamaan. Pada tahun 2019, ia mendirikan sebuah pesantren khusus pria bernama As-Salaah di Desa Pengasinan, Serpong, Tangerang Selatan. Komitmennya terlihat dari keputusan untuk menanggung seluruh biaya pendidikan di pesantren tersebut bersama keluarganya.
Usulan Pergantian dan Penegasan Partai
Kini, isu pergantian Ketua DPRD DKI Jakarta yang melibatkan Khoirudin mencuat setelah beredarnya sebuah surat keputusan. Dokumen tersebut mengindikasikan bahwa PKS mengusulkan nama Suhud Alynudin untuk menggantikan Khoirudin sebagai Ketua DPRD DKI Jakarta.
Dalam surat keputusan yang beredar, disebutkan pula adanya pencabutan Surat Keputusan DPP PKS Nomor: 128/SKEP/DPP-PKS/2025 mengenai pimpinan dan alat kelengkapan DPRD DKI Jakarta dari Fraksi PKS periode 2024–2029.
Menanggapi isu ini, Ketua Fraksi PKS DPRD DKI Jakarta, M. Taufik Zoelkifli, memberikan klarifikasi. Ia menegaskan bahwa pergantian tersebut tidak dilatarbelakangi oleh adanya konflik internal di dalam tubuh partai.
“Enggak ada (konflik internal). Ini semata-mata untuk konsolidasi aja,” ujar Taufik saat dikonfirmasi pada Selasa.
Taufik menjelaskan lebih lanjut bahwa proses pergantian ini masih harus melalui serangkaian tahapan administratif yang ketat. Tahapan tersebut meliputi pelaporan kepada Kementerian Dalam Negeri hingga pelaksanaan rapat paripurna di DPRD.
Dengan rekam jejaknya yang panjang di berbagai organisasi, dunia pendidikan, dan panggung politik, Khoirudin dinilai tetap menjadi salah satu figur yang memiliki peran penting di internal PKS. Hal ini terlepas dari adanya usulan pergantian posisinya sebagai Ketua DPRD DKI Jakarta.
