JAKARTA, Kompas.com — Pendiri Sekolah Darurat Kartini di Jakarta Utara, Sri Irianingsih dan Sri Rossyati, menyuarakan kekecewaan karena sejumlah program pendidikan pemerintah belum sepenuhnya menjangkau anak-anak marjinal yang selama ini mereka dampingi. Anak-anak tanpa dokumen kependudukan, menurut mereka, masih menghadapi kendala signifikan dalam mengakses program bantuan pendidikan hingga fasilitas makan gratis.
Sri Irianingsih, yang akrab disapa Ibu Rian, dan Sri Rossyati, atau Ibu Rossy, menjelaskan bahwa program seperti “Sekolah Rakyat” belum menyentuh para murid mereka. Sebagian besar dari anak-anak tersebut tidak memiliki dokumen administrasi penting, seperti akta kelahiran.
“Murid kami satu pun enggak ada yang dapet,” ujar Ibu Rossi kepada Kompas.com pada Selasa (21/4/2026), merujuk pada program tersebut.
Ibu Rossi mengungkapkan bahwa pihaknya sempat dilibatkan dalam diskusi mengenai program Sekolah Rakyat. Ia berpendapat bahwa program tersebut seharusnya dirancang untuk menjangkau anak-anak dari keluarga miskin, termasuk mereka yang tidak memiliki dokumen kependudukan. “Siapa saja yang boleh ikut sekolah rakyat, ya saya bilang tentu yang orang miskin, yang enggak punya akta apa itu masuk situ nanti dia langsung bisa dapet akta,” katanya.
Ia menilai, meski kebijakan tersebut memiliki niat baik, implementasinya di lapangan masih jauh dari harapan. “Presidennya kan baik, mikir kebijakan itu baik, cuma yang di bawahnya ini secara praktiknya enggak,” tuturnya.
Program Bantuan Lain Belum Merata
Selain Sekolah Rakyat, Ibu Rossi juga menyoroti program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang belum tersentuh oleh para murid di Sekolah Darurat Kartini. “MBG dicatat duluan, sekarang enggak dapet,” ungkapnya.
Meskipun demikian, ia memastikan bahwa kebutuhan makan para murid masih dapat dipenuhi secara mandiri. “Enggak apa-apa wong saya punya uang kok untuk kasih makan mereka,” ujarnya dengan nada optimis.
Persoalan mendasar yang kerap dihadapi oleh anak-anak jalanan, lanjut Ibu Rossi, adalah ketiadaan dokumen seperti akta kelahiran. Dokumen ini menjadi syarat administrasi krusial untuk mengakses berbagai fasilitas pendidikan. “Lha, akta (kelahiran) memang tidak punya, kenapa dipaksa-paksa? Orang mereka tidak menikah (secara resmi) kok. Bilangnya saja menikah, tapi tidak ada suratnya, ya tidak bisa (mengurus akta),” tegasnya.
Lebih lanjut, biaya untuk mengikuti ujian tingkat nasional juga masih membebani pihak sekolah. Ibu Rossi menyebutkan bahwa biaya tersebut mencapai lebih dari satu juta rupiah per anak.
Terkendala Biaya Sertifikasi Keterampilan
Sekolah Darurat Kartini tidak hanya fokus pada pendidikan akademis, tetapi juga membekali para murid dengan berbagai keterampilan praktis, seperti menjahit, mengelas, dan memasak, sebagai bekal mereka memasuki dunia kerja. Namun, akses untuk mendapatkan sertifikasi keterampilan dinilai masih sulit akibat tingginya biaya.
“Sertifikasi mahal, 600 dolar loh. Lah berapa sekarang? 600 dolar berapa ya sekarang? Berarti (sekitar) Rp 12 juta. Ya jelas saya enggak sanggup,” imbuhnya.
Sekolah yang telah dirintis sejak tahun 1990 ini menjadi tempat belajar bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu, termasuk mereka yang tinggal di kawasan kumuh dan tidak memiliki akses ke pendidikan formal.
Meski telah beroperasi puluhan tahun, Ibu Rossi menilai dukungan pemerintah belum sepenuhnya menyentuh kebutuhan esensial anak-anak ini, terutama terkait akses pendidikan dan pengakuan administratif. Ia berharap kebijakan pendidikan di masa mendatang dapat lebih berpihak pada anak-anak marjinal. “Ini kan anak bangsa, ini aset negara,” tandas Ibu Rossi.
