Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengkonfirmasi bahwa proses restrukturisasi proyek kereta cepat Jakarta-Bandung, yang dikenal sebagai Whoosh, telah selesai. Pemerintah kini hanya menunggu waktu yang tepat untuk mengumumkan hasil restrukturisasi tersebut secara resmi.
“Sudah-sudah kelar tinggal diumumkan,” ujar Purbaya usai menghadiri acara Simposium PT SMI 2026 di Jakarta pada Rabu (22/4/2026).
Keputusan restrukturisasi ini, menurut Purbaya, telah disampaikan kepada pemerintah China selaku mitra dalam proyek tersebut. Langkah ini diambil sebagai upaya untuk menjaga kepercayaan dan kredibilitas Indonesia di mata internasional.
Purbaya mengungkapkan bahwa dirinya telah melakukan pertemuan dengan Menteri Keuangan China. Dalam pertemuan tersebut, ia menekankan bahwa keputusan restrukturisasi telah diambil, sehingga mitra tidak perlu merasa khawatir.
Ia menambahkan bahwa kepercayaan internasional merupakan faktor krusial, terutama untuk proyek-proyek strategis yang melibatkan investor asing.
Mengenai kemungkinan kehadiran perwakilan China saat pengumuman resmi, Purbaya belum dapat memberikan kepastian. Ia menjelaskan bahwa keputusan akhir mengenai hal tersebut tetap berada di tangan pemerintah Indonesia.
“Bisa iya bisa tidak lihat nanti ya itu,” jelasnya.
Purbaya masih enggan membeberkan detail mengenai hasil restrukturisasi tersebut. Ia meminta agar penjelasan lebih lanjut dapat ditunggu hingga setelah pengumuman resmi dilakukan.
“Nanti setelah diumumkan Pak AHY. Saya pikir saya gak berhak ngomongin sekarang ya. Nanti tanya Pak AHY begitu diumumkan nanti. Tapi yang jelas sudah putus, cuma belum saatnya diumumkan,” kata Purbaya.
Evaluasi Pembengkakan Biaya Proyek
Lebih lanjut, Purbaya menyinggung mengenai pembengkakan biaya yang sempat terjadi pada proyek kereta cepat. Menurutnya, kondisi tersebut dipicu oleh lemahnya koordinasi pada tahap awal pembangunan proyek.
Purbaya menilai pada masa itu tidak ada satu pihak pun yang memegang kendali penuh atas proyek, sehingga menimbulkan kebingungan bagi para pelaksana di lapangan.
Ia bahkan mengaku pernah menerima keluhan langsung dari mitra China terkait lambatnya progres proyek, termasuk kendala dalam pembebasan lahan.
“Dua tahun? Setahun dua tahun Lahan yang dibebaskan baru empat kilometer Pada waktu itu kita ngomong jaman dulu ya Lalu saya tanya Kamu siapa yang handle projeknya? Gak ada kan Kalo kami (pihak China) ngadu ke BUMN dipimpong Ke Kementerian Pekerjaan Umum (PU), pimpong lagi ke sana Yaudah ditarik ke maritim waktu itu,” jelasnya.
Situasi tersebut berdampak pada penyelesaian proyek yang berjalan lambat dan terasa tidak terarah, lantaran koordinasi antarinstansi dinilai tidak berjalan efektif pada saat itu.
Penguatan Pengawasan Proyek Strategis
Purbaya memastikan bahwa kondisi serupa tidak akan terulang di masa mendatang. Pemerintah akan memperkuat mekanisme pengawasan dan menetapkan penanggung jawab yang jelas untuk setiap proyek strategis.
Ia menegaskan bahwa proyek-proyek strategis ke depan akan dipantau secara lebih ketat demi memastikan pelaksanaan yang lebih efektif dan efisien.
“Jadi pihak China gak usah khawatir Indonesia tidak pernah menyimpan atau tidak pernah melanggar janji Itu kan kredibilitas kita yang kita jaga di dunia internasional,” tandasnya.
