SURABAYA, KOMPAS.com — Sebanyak 147.545 kartu keluarga (KK) warga Surabaya kini berstatus nonaktif. Penonaktifan ini terjadi karena ketidakberhasilan petugas menemukan pemilik KK saat melakukan survei Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN).
Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Surabaya, Eddy Christijanto, menjelaskan bahwa status nonaktif ini bersifat sementara. “Setelah warga melakukan klarifikasi dan mengonfirmasi keberadaannya, status nonaktif sementara otomatis dibuka,” ujar Eddy pada Selasa (21/4/2026).
Data Pemerintah Kota Surabaya mencatat, pada Maret 2026, sebanyak 148.537 KK awalnya dinonaktifkan. Namun, per April 2026, sebanyak 992 KK telah berhasil melakukan konfirmasi ulang. Dengan demikian, jumlah KK yang masih berstatus nonaktif kini tersisa 147.545.
Eddy menegaskan bahwa Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya masih memberikan kesempatan bagi warga untuk melakukan konfirmasi data. Pembaruan data kependudukan ini akan dilakukan secara berkala setiap tiga bulan. “Data akan terus kami perbarui. Misalnya periode April, Mei, Juni akan diperbarui pada Juli, dan seterusnya,” jelasnya.
Dampak Penonaktifan KK
Warga yang KK-nya berstatus nonaktif akan menghadapi kendala dalam mengakses berbagai layanan publik. Eddy merinci bahwa layanan yang terdampak mencakup pendaftaran beasiswa pendidikan hingga pengajuan perizinan usaha.
“Ketika data kependudukan dinonaktifkan sementara, otomatis pengajuan bantuan kepada Pemkot tidak dapat diproses,” tegas Eddy.
Oleh karena itu, Pemkot Surabaya mengimbau warga yang KK-nya masih berstatus nonaktif untuk segera melakukan konfirmasi. Proses konfirmasi dapat dilakukan secara daring maupun dengan mendatangi kantor kelurahan sesuai domisili masing-masing.
Selain itu, warga juga dapat mengecek status penonaktifan Nomor Induk Kependudukan (NIK) melalui laman resmi Pemkot Surabaya untuk memastikan status data mereka.
“Saat petugas turun ke lapangan, mereka tidak berada di alamat saat pendataan. Karena itu kami harapkan ada klarifikasi dari yang bersangkutan,” tutup Eddy.
