Pemerintah Indonesia secara resmi menolak tawaran pinjaman senilai 25 miliar hingga 30 miliar dollar AS dari Dana Moneter Internasional (IMF) dan Bank Dunia. Keputusan ini diambil di tengah meningkatnya ketidakpastian global akibat ketegangan geopolitik.
Angka pinjaman yang ditawarkan tersebut setara dengan Rp 428,5 triliun hingga Rp 514,2 triliun. Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyatakan bahwa kondisi fiskal Indonesia saat ini masih cukup kuat, sehingga tambahan utang dari lembaga internasional tersebut belum diperlukan.
“25 sampai 30 miliar dollar AS kalau kamu mau pakai boleh, itu dipakai untuk beberapa negara yang butuh. Saya bilang, sekarang saya belum butuh karena kita punya cadangan sendiri,” ujar Purbaya kepada awak media di Kementerian Keuangan, Jakarta, pada Selasa (21/4/2026).
Purbaya menjelaskan, pemerintah masih memiliki bantalan fiskal yang signifikan berupa Saldo Anggaran Lebih (SAL) yang mencapai sekitar Rp 420 triliun. Angka ini setara dengan hampir 25 miliar dollar AS.
Cadangan tersebut dinilai cukup untuk menjaga stabilitas keuangan negara tanpa harus mengambil utang baru. Keputusan ini merupakan bagian dari strategi pemerintah untuk menjaga kemandirian fiskal dan memastikan pengelolaan utang tetap berada dalam batas aman di tengah tekanan global.
“Kita punya ruang, jadi kita pakai yang ada dulu. Kalau kurang baru kita cari, tapi sekarang masih cukup,” tegas Purbaya.
Ia menambahkan, setiap kebijakan fiskal dirancang secara terukur dan mempertimbangkan dampak jangka panjang, bukan sekadar respons sesaat terhadap situasi global.
“Pokoknya kita desain kebijakan dengan baik, kita hitung dampaknya, bukan kira-kira,” pungkasnya.
Purbaya juga mengungkapkan respons unik dari pihak IMF dan Bank Dunia atas penolakan tersebut. Ia menilai, pihak pemberi pinjaman kehilangan potensi pendapatan dari bunga.
“Ya mukanya asem karena enggak jadi minjemin, enggak dapat bunga,” ucapnya sambil tersenyum.
Tawaran pinjaman ini diterima Purbaya saat kunjungan ke Washington DC, Amerika Serikat, pada 13 hingga 17 April 2026. Dalam pertemuan tersebut, IMF dan Bank Dunia menawarkan fasilitas pembiayaan sebagai langkah antisipasi terhadap dampak konflik global, termasuk perang antara Amerika Serikat, Israel, dan Iran.
Meskipun demikian, pemerintah Indonesia memilih untuk mengandalkan kekuatan domestik terlebih dahulu, mengingat kondisi fiskal yang dinilai masih terjaga. Langkah ini mencerminkan upaya pemerintah dalam menjaga disiplin fiskal di tengah ketidakpastian global, tanpa bergantung pada pembiayaan eksternal yang berpotensi menambah beban bunga di masa depan.
