AMSTERDAM, KOMPAS.com – Pemerintah Belanda mengumumkan paket bantuan senilai hampir 1 miliar euro atau setara Rp 20,2 triliun untuk meringankan beban rumah tangga dan pelaku usaha di tengah lonjakan biaya energi. Kenaikan harga energi ini salah satunya dipicu oleh konflik yang terjadi di Timur Tengah.
Salah satu langkah konkret yang diambil adalah menaikkan tunjangan perjalanan bebas pajak bagi para karyawan. Tunjangan tersebut akan mengalami kenaikan sebesar 0,02 euro, menjadi 0,25 euro (Rp 5.050) per kilometer. Kebijakan ini akan berlaku surut sejak awal tahun.
Penyesuaian tunjangan perjalanan bebas pajak ini diperkirakan akan memberikan dampak penghematan setara dengan 0,30 euro per liter bahan bakar bagi karyawan. Selain itu, pemerintah juga akan memberikan keringanan pada pajak kendaraan bermotor untuk van berpelat nomor abu-abu. Pemangkasan pajak sebesar 50 persen ini akan berlaku mulai 1 Juli hingga akhir tahun. Van berpelat nomor abu-abu sendiri mayoritas digunakan oleh usaha kecil di Belanda.
Beban lain yang juga akan diringankan adalah pajak truk, yang akan ditetapkan menjadi nol selama periode yang sama. Untuk membantu rumah tangga yang paling rentan menghadapi krisis energi, pemerintah mengalokasikan dana sebesar 195 juta euro untuk Dana Darurat Energi. Sebanyak 180 juta euro tambahan juga akan disalurkan ke dana pemanasan nasional, yang bertujuan menyediakan pinjaman untuk program isolasi rumah dan peningkatan efisiensi energi.
Secara keseluruhan, pemerintah Belanda menyatakan bahwa lebih dari 600 juta euro dari paket bantuan ini akan disalurkan dalam bentuk belanja langsung. Sementara itu, sisanya, atau lebih dari 300 juta euro, berasal dari kebijakan pengurangan pajak.
Pendanaan dan Kebijakan Pajak
Untuk membiayai berbagai program bantuan ini, pemerintah berencana menaikkan cukai alkohol. Kenaikan tersebut akan disesuaikan dengan tingkat inflasi pada tahun depan.
Meskipun terdapat desakan dari parlemen untuk melakukan intervensi langsung terhadap harga bahan bakar minyak di stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU), pemerintah Belanda memilih untuk tidak mengambil langkah tersebut. Alasannya, intervensi harga dinilai akan memakan biaya yang sangat besar dan dampaknya dianggap terbatas.
Para pejabat memperkirakan, penurunan harga bahan bakar sebesar 0,10 euro (Rp 2.020) per liter saja dapat membebani anggaran negara sekitar 1 miliar euro. Parlemen Belanda dijadwalkan untuk membahas usulan kebijakan bantuan ini lebih lanjut pada Rabu (22/4/2026), dan mayoritas anggota parlemen diprediksi akan memberikan persetujuan.
