SAMARINDA – Gubernur Kalimantan Timur, Rudy Mas’ud, meninggalkan Kantor Gubernur Kaltim pada Selasa (21/4/2026) malam tanpa memberikan komentar apa pun kepada awak media, meski unjuk rasa yang berlangsung sejak siang hari berakhir ricuh. Sikap bungkam orang nomor satu di Kaltim ini terjadi di tengah pengawalan ketat aparat kepolisian.
Pantauan di lokasi, Rudy Mas’ud terpantau keluar dari gedung kantornya sekitar pukul 21.10 WITA. Peristiwa ini terjadi kurang lebih satu jam setelah aparat berhasil memukul mundur massa aksi yang terlibat bentrokan. Gubernur berjalan cepat menuju rumah jabatannya yang berjarak sekitar 100 meter dari kantor, tanpa mengindahkan pertanyaan dari sejumlah wartawan yang berusaha meminta keterangan.
Para jurnalis yang hadir mencoba menggali informasi terkait tuntutan massa aksi hingga insiden kericuhan yang pecah. Namun, Rudy Mas’ud memilih untuk tidak memberikan respons dan langsung memasuki kediaman dinasnya.
Gubernur dan Wagub Berada di Kantor Saat Kericuhan
Kapolda Kalimantan Timur, Irjen Pol. Endar Priantoro, membenarkan bahwa Gubernur dan Wakil Gubernur Kaltim berada di dalam gedung kantor saat aksi unjuk rasa berlangsung. Namun, pihak pemerintah provinsi memutuskan untuk tidak mengakomodasi permintaan audiensi langsung dari massa.
“Gubernur ada tadi di kantor, tapi memang tidak menerima mereka untuk audiensi,” ujar Endar Priantoro di lokasi kejadian.
Advertisement
Ketegangan dalam unjuk rasa tersebut mulai memuncak sekitar pukul 18.00 WITA. Aksi saling lempar antara demonstran dan petugas kepolisian tidak terhindarkan. Situasi akhirnya terkendali setelah polisi menggunakan water cannon untuk membubarkan kerumunan pada pukul 20.03 WITA.
Sorotan Anggaran Rumah Dinas dan Mobil Mewah
Demonstrasi yang berujung ricuh ini setidaknya menyuarakan tiga tuntutan utama. Massa aksi mendesak adanya evaluasi kebijakan Pemerintah Provinsi Kaltim, penghentian praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN), serta meminta Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) untuk memaksimalkan fungsi pengawasan. Namun, isu yang paling kencang disuarakan dan memicu kemarahan massa adalah terkait gaya hidup mewah para pejabat di tengah kondisi ekonomi masyarakat yang sedang sulit.
Beberapa poin anggaran yang menjadi sorotan tajam dan memicu kekecewaan massa antara lain:
- Rumah Jabatan: Anggaran senilai Rp 25 miliar dialokasikan untuk renovasi rumah jabatan, yang di dalamnya mencakup pengadaan akuarium laut dan alat kebugaran (fitness).
- Kendaraan Dinas: Terdapat pengadaan mobil mewah jenis Range Rover dengan nilai mencapai Rp 8,5 miliar.
Sikap bungkam yang ditunjukkan oleh pihak pemerintah provinsi ini dinilai semakin memperkeruh suasana dan menyisakan kekecewaan mendalam bagi massa aksi. Kebuntuan komunikasi ini diprediksi akan terus menimbulkan pertanyaan publik mengenai respons pemerintah terhadap aspirasi yang telah disuarakan.
