JAKARTA, Kompas.com – Proyek pembangunan dapur Makan Bergizi Gratis (MBG) atau Gedung Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) senilai Rp 507,80 miliar berhasil diselesaikan 100 persen dalam waktu 37 hari kalender. Kementerian Pekerjaan Umum (PU) bersama PT PP (Persero) Tbk (PTPP) menjadi pelaksana proyek yang dimulai pada 25 November 2025 ini.
Pembangunan fasilitas SPPG ini mencakup 69 titik yang tersebar di 15 provinsi di Indonesia. Wilayah tersebut meliputi Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Nusa Tenggara Timur, Nusa Tenggara Barat, Sulawesi Barat, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Tengah, Sulawesi Utara, Gorontalo, Maluku, Maluku Utara, dan Papua.
Fasilitas SPPG ini merupakan bagian dari dukungan infrastruktur Kementerian PU untuk program MBG yang didanai Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Dapur ini dirancang untuk menjadi tempat produksi makanan yang higienis, terstandar, dan efisien, guna memenuhi kebutuhan gizi masyarakat, terutama anak-anak dan kelompok rentan.
Wakil Menteri (Wamen) PU, Diana Kusumastuti, mengapresiasi capaian penyelesaian proyek tersebut. “Alhamdulillah sudah selesai rapi, selanjutnya serah terima dan dimanfaatkan,” ujar Diana, dikutip pada Rabu (22/04/2026).
Inovasi Konstruksi Modular dan Digitalisasi
Untuk mempercepat penyelesaian proyek yang berskala besar dan tersebar di berbagai wilayah ini, PTPP menerapkan sejumlah inovasi. Salah satunya adalah penggunaan sistem konstruksi modular yang memungkinkan pembangunan dilakukan secara simultan di berbagai lokasi.
Selain itu, PTPP juga mengimplementasikan dashboard monitoring berbasis digital yang terintegrasi. Sistem ini memberikan informasi secara real-time mengenai progres pembangunan di setiap lokasi, pengiriman material, data tenaga kerja, laporan harian, hingga dokumentasi lapangan.
Penerapan strategi manajemen yang adaptif, koordinasi lintas daerah, serta pengendalian mutu yang konsisten menjadi kunci dalam pelaksanaan proyek yang cakupannya sangat luas ini.
Dampak Ekonomi dan Sosial Diharapkan
Corporate Secretary PTPP, Joko Raharjo, menyatakan bahwa penyelesaian proyek ini membuktikan kemampuan perusahaan dalam menangani proyek berskala besar dengan tenggat waktu yang ketat.
Pembangunan SPPG ini diharapkan tidak hanya memenuhi kebutuhan gizi, tetapi juga memberikan dampak ekonomi bagi masyarakat. Dampak tersebut antara lain melalui penyerapan tenaga kerja, pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), serta peningkatan permintaan bahan pangan dari petani dan pelaku usaha lokal.
“Keberhasilan penyelesaian proyek ini dalam waktu singkat tidak terlepas dari sinergi seluruh pihak serta penerapan inovasi konstruksi dan digitalisasi yang kami lakukan,” kata Joko.
PTPP berkomitmen untuk terus menghadirkan pembangunan infrastruktur yang tidak hanya berorientasi pada aspek fisik, tetapi juga memberikan dampak sosial positif bagi masyarakat.
