Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) memproyeksikan reaktivasi dan pengembangan jaringan kereta api nasional sepanjang 14.000 kilometer membutuhkan anggaran sekitar Rp 1.200 triliun.
Angka tersebut disampaikan AHY usai memimpin rapat koordinasi pengembangan jaringan kereta api nasional yang melibatkan berbagai kementerian, lembaga, dan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) di Stasiun Tanah Abang, Jakarta Pusat, pada Rabu (22/04/2026).
“Jika kita ingin menambah katakanlah tadi 14.000 kilometer ini sekian tahun ke depan, maka biayanya itu diperkirakan sekitar Rp 1.200 triliun,” ujar AHY, yang juga menjabat sebagai Ketua Umum Partai Demokrat.
Dengan asumsi pengembangan dilakukan selama 20 tahun hingga tahun 2045, kebutuhan anggaran per tahun diperkirakan berkisar antara Rp 60 triliun hingga Rp 65 triliun. Namun, AHY menekankan bahwa angka tersebut masih bersifat awal dan akan terus disempurnakan berdasarkan kondisi geografis serta kebutuhan spesifik setiap wilayah.
Prioritas Pengembangan Infrastruktur
AHY menjelaskan bahwa pengembangan jaringan kereta api merupakan salah satu program prioritas pemerintah dalam pilar infrastruktur dan pembangunan kewilayahan. Fokus utama pengembangan mencakup pembangunan jaringan kereta api di Sumatera, Kalimantan, dan Sulawesi.
Sektor Perkeretaapian Masih Kekurangan Investasi
Dalam pandangannya, sektor perkeretaapian di Indonesia masih mengalami kekurangan investasi atau underinvestment jika dibandingkan dengan sektor jalan. AHY memberikan perbandingan alokasi anggaran pada tahun 2026, di mana pembangunan dan perbaikan jalan nasional mendapatkan alokasi sekitar Rp 46 triliun, sementara untuk rel kereta api hanya sekitar Rp 5 triliun.
“Jadi ada gap di situ,” kata AHY.
Padahal, menurut AHY, kereta api memiliki peran strategis yang krusial, tidak hanya untuk mobilitas masyarakat tetapi juga untuk efisiensi logistik antarwilayah. Selain itu, moda transportasi ini juga dinilai lebih ramah lingkungan.
AHY menyebutkan bahwa sektor transportasi darat yang didominasi oleh kendaraan pribadi menyumbang sekitar 89 persen emisi karbon di Indonesia. Sebaliknya, kereta api hanya menyumbang kurang dari satu persen emisi. Oleh karena itu, pengembangan kereta api dinilai penting untuk menekan emisi karbon sekaligus mengurangi beban lalu lintas di jalan raya.
Kesenjangan Jaringan Kereta Api Antar Pulau
AHY juga menyoroti kesenjangan yang signifikan dalam pembangunan jaringan kereta api antara Pulau Jawa dan wilayah lain di Indonesia. Dari total sekitar 12.000 kilometer jaringan rel yang ada saat ini, sekitar 10.000 kilometer berada di Pulau Jawa. Dari jumlah tersebut, sekitar 7.000 kilometer masih beroperasi, sementara sisanya tidak aktif.
Di luar Pulau Jawa, jaringan kereta api masih sangat terbatas. Sumatera sudah memiliki jaringan rel, namun belum terhubung secara menyeluruh. Kalimantan bahkan belum memiliki jaringan kereta api sama sekali, sementara Sulawesi baru memiliki sekitar 100 kilometer rel.
“Nah dengan demikian arahan Bapak Presiden untuk mengembangkan jaringan kereta di Sumatera, Kalimantan, dan Sulawesi ini menjadi strategis,” ujar AHY.
Ia menambahkan, pengembangan jaringan kereta api di ketiga pulau tersebut sangat penting untuk mendukung distribusi logistik, terutama di wilayah yang memiliki potensi Sumber Daya Alam (SDA) besar.
Skema Pembiayaan dan Penguatan Industri Nasional
Pemerintah berencana mendorong pembiayaan pengembangan sektor perkeretaapian melalui berbagai skema. Skema tersebut meliputi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU), hingga investasi dari pihak swasta dan luar negeri.
Selain itu, pengembangan jaringan kereta api juga diharapkan dapat mendorong kemandirian industri perkeretaapian nasional melalui penguatan ekosistem industri dalam negeri.
