JAKARTA, KOMPAS.com – Percepatan transisi energi nasional mendorong pemerintah dan PT PLN (Persero) untuk mengoptimalkan teknologi high voltage direct current (HVDC) sebagai kunci interkoneksi listrik. Teknologi ini dinilai krusial untuk menghubungkan sumber energi terbarukan, yang mayoritas berlokasi di daerah terpencil, dengan pusat-pusat permintaan listrik.
Dalam Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) 2025-2034, pemerintah dan PLN menargetkan penambahan kapasitas pembangkit sebesar 69,5 gigawatt (GW). Sebanyak 76 persen dari target tersebut akan berasal dari energi baru terbarukan (EBT), meliputi tenaga surya, air, angin, dan panas bumi.
Ambisi ini semakin diperkuat dengan arahan Presiden Prabowo Subianto yang mendorong pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) berkapasitas 100 GW dalam rentang waktu yang relatif singkat.
RUPTL 2025-2034 juga mencakup rencana pengembangan sistem penyimpanan energi, seperti baterai dan pumped-storage hydropower. Selain itu, dua proyek transmisi HVDC utama direncanakan untuk dibangun dalam dekade mendatang.
Peran Krusial HVDC dalam Interkoneksi Hijau
Penguatan interkoneksi listrik melalui teknologi HVDC menjadi topik utama dalam workshop bertajuk “HVDC Transmission: Indonesia’s Green Enabling Interconnection”. Acara ini diselenggarakan oleh Masyarakat Ketenagalistrikan Indonesia (MKI) bersama CIGRE Indonesia, yang mempertemukan para pemangku kepentingan industri, regulator, dan mitra global.
Direktur Utama PLN, Darmawan Prasodjo, mengungkapkan bahwa Indonesia membutuhkan jaringan transmisi sepanjang kurang lebih 48.000 kilometer untuk mendukung strategi transisi energi nasional. Pembangunan jaringan ini, menurutnya, memerlukan kolaborasi lintas sektor.
“Dengan semangat kebersamaan, kita bisa menciptakan masa depan energi yang lebih baik. Kita ingin menghadirkan energi yang lebih terjangkau, mendorong investasi lebih besar, serta mempercepat pembangunan nasional,” ujar Darmawan dalam keterangan tertulis pada Selasa (21/4/2026).
Salah satu proyek HVDC yang sedang disiapkan adalah interkoneksi Sumatra-Jawa. Dengan panjang sirkuit sekitar 112 kilometer, proyek ini diharapkan mampu mengatasi ketimpangan pasokan listrik antarwilayah sekaligus meningkatkan keandalan sistem kelistrikan nasional.
Kebutuhan Mendesak dan Komitmen Pemerintah
Ketua Umum MKI yang juga menjabat sebagai Direktur Manajemen Proyek dan Energi Baru Terbarukan PLN, Suroso Isnandar, menegaskan bahwa interkoneksi listrik antarwilayah kini menjadi kebutuhan mendesak untuk mendukung transisi energi.
“Interkoneksi ini bukan lagi wacana, tetapi kebutuhan krusial untuk mendukung transisi energi dan memastikan keandalan sistem kelistrikan nasional,” kata Suroso.
Pemerintah turut menunjukkan komitmennya melalui alokasi dukungan fiskal sebesar Rp 402,4 triliun pada tahun 2026 untuk sektor ketahanan energi. Di sisi lain, investasi di sektor ketenagalistrikan diproyeksikan akan melampaui 500 miliar dollar AS untuk mengejar target transisi energi.
Dengan semakin meningkatnya porsi energi terbarukan dalam bauran energi nasional, pengembangan jaringan transmisi berbasis HVDC diperkirakan akan menjadi tulang punggung sistem kelistrikan Indonesia di masa depan. Hal ini diharapkan dapat memastikan distribusi listrik yang lebih merata dan andal di seluruh penjuru negeri.
