JAKARTA, Kompas.com — Kepala Badan Pembina (BP) BUMN, Dony Oskaria, mendorong seluruh Badan Usaha Milik Negara (BUMN) untuk berperan aktif sebagai jembatan komunikasi antara pemerintah dan masyarakat. Langkah ini diambil untuk menyelaraskan pemahaman publik terhadap kebijakan ekonomi yang digulirkan, khususnya dalam mendukung arah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto yang berfokus pada pertumbuhan ekonomi fundamental dan merata.
Dony menekankan bahwa setiap insan BUMN sejatinya merupakan bagian dari aparatur negara. Oleh karena itu, mereka diharapkan berada di garis depan dalam memberikan penjelasan yang utuh dan komprehensif mengenai kebijakan ekonomi yang dijalankan oleh pemerintah.
“Saya ingin mengingatkan satu hal pada kesempatan yang baik ini, bahwa kita semua yang ada di dalam ruangan ini adalah pegawai negara, kita adalah bagian daripada pemerintah,” ujar Dony dalam sebuah acara yang diselenggarakan oleh Pertamina, pekan ini, seperti dikutip Kompas.com pada Selasa, 21 April 2026.
Kebutuhan akan peran proaktif BUMN ini menjadi krusial di tengah maraknya sentimen negatif terhadap pemerintah di ruang publik. Dony berharap agar karyawan BUMN dapat secara efektif mengklarifikasi dan menjelaskan alasan di balik setiap kebijakan yang diambil.
“Sebagai bagian dari pemerintah, saya betul-betul mengharapkan seluruh insan BUMN mampu memberikan klarifikasi dan menjelaskan kenapa kebijakan dilakukan oleh Pemerintah,” katanya.
Dorong Pemahaman Arah Kebijakan
Dony Oskaria mengungkapkan keyakinannya terhadap arah transformasi ekonomi nasional di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto. Ia menilai bahwa setiap kebijakan yang diambil telah didasari oleh pemikiran yang matang dan memiliki tujuan jangka panjang bagi kemajuan bangsa.
“Tidak mungkin satu pemerintah, apalagi dipimpin oleh Presiden Prabowo yang mau mengorbankan hidupnya untuk negara, melakukan sesuatu yang tidak baik,” tegas Dony.
Ia menambahkan bahwa pemahaman mendalam mengenai landasan berpikir di balik setiap kebijakan merupakan kunci utama untuk menghindari kesalahpahaman di tengah masyarakat. Dengan memahami ‘mengapa’ sebuah kebijakan diambil, masyarakat diharapkan dapat melihat urgensinya.
“Kalau kita paham dasar berfikirnya, why itu dilakukan, kita jadi tahu bahwa ini memang diperlukan untuk menciptakan masa depan yang lebih cerah bagi bangsa kita,” ujarnya.
Arah Ekonomi Fundamental dan Merata
Lebih lanjut, Dony menjelaskan bahwa berbagai kebijakan ekonomi yang dijalankan pemerintah dirancang untuk menggeser paradigma dari pertumbuhan ekonomi semu menuju pertumbuhan yang lebih fundamental dan merata. Tujuannya adalah memastikan bahwa manfaat ekonomi dapat dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat.
Pemerintah berupaya memperkuat ketahanan pangan dan energi, serta mengembangkan sumber daya manusia sebagai pilar utama pembangunan nasional. Dalam konteks ini, BUMN tidak hanya diharapkan menjalankan fungsi bisnisnya, tetapi juga berperan aktif sebagai penyambung lidah informasi antara pemerintah dan publik.
Peran ganda ini dinilai sangat penting agar kebijakan ekonomi dapat diterima dan dipahami secara utuh sebagai upaya kolektif dalam memperkuat kedaulatan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Indonesia.
Integrasi Pajak Digital Dipercepat
Sejalan dengan upaya penguatan komunikasi kebijakan kepada publik, pemerintah, bersama dengan BP BUMN, juga tengah mendorong percepatan integrasi sistem pemungutan pajak atas transaksi digital yang berasal dari luar negeri. Inisiatif ini diharapkan dapat meningkatkan efisiensi dan transparansi penerimaan negara.
Langkah ini dibahas dalam sebuah rapat yang dipimpin langsung oleh Kepala BP BUMN, Dony Oskaria, bersama dengan perwakilan Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan, PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, dan PT Jalin Pembayaran Nusantara.
“Integrasi sistem pembayaran pajak digital luar negeri merupakan langkah penting untuk meningkatkan efisiensi dan transparansi layanan penerimaan negara, sekaligus memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam bertransaksi secara aman dan real-time,” ujar Dony dalam keterangannya pada Jumat, 17 April 2026.
Dengan integrasi sistem ini, proses pembayaran pajak atas transaksi digital internasional diharapkan tidak lagi terhambat oleh birokrasi berlapis. Sistem ini ditargetkan untuk menghadirkan layanan yang lebih cepat dan andal, mengingat pesatnya pertumbuhan aktivitas ekonomi digital lintas negara yang belum sepenuhnya optimal dalam aspek pemungutan pajaknya.
