PALANGKA RAYA – Gubernur Kalimantan Tengah, Agustiar Sabran, berjanji akan rutin menggelar inspeksi mendadak (sidak) ke pasar-pasar tradisional dan pusat perbelanjaan. Langkah ini diambil sebagai upaya antisipasi terhadap lonjakan harga pangan dan kebutuhan pokok masyarakat pasca kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) nonsubsidi yang mulai berlaku.
Agustiar Sabran menekankan pentingnya pemantauan berkala untuk mendeteksi dini potensi kenaikan harga di pasar. Ia berharap dengan adanya sidak rutin, pemerintah daerah dapat segera mengambil tindakan intervensi yang diperlukan untuk menstabilkan kondisi ekonomi di Kalimantan Tengah. “Kami akan sidak-sidak terus,” ujar Agustiar usai menghadiri peringatan Hari Kartini di Kantor Gubernur Kalteng, Selasa (21/4/2026).
Selain sidak, Gubernur juga merencanakan program gerakan pangan murah dan pasar murah yang akan disalurkan melalui Kartu Huma Betang ke seluruh daerah. Program ini juga mencakup penyaluran elpiji subsidi. “Selain itu, kami juga akan mengadakan gerakan pangan murah dan pasar murah melalui Kartu Huma Betang yang disalurkan ke seluruh daerah, termasuk untuk elpiji subsidi,” tambahnya.
Tim Terpadu dan Intervensi Melalui Kartu Huma Betang
Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah telah membentuk sebuah tim terpadu yang bertugas khusus untuk menjaga stabilitas ekonomi daerah. Tim ini akan fokus pada upaya antisipasi dampak berantai dari kenaikan harga BBM yang berpotensi merembet ke sektor pangan dan energi, khususnya elpiji.
Sebagai tindak lanjut, Gubernur Agustiar Sabran telah mengajukan permohonan penambahan kuota BBM dan elpiji kepada pemerintah pusat. Permohonan ini bertujuan untuk memastikan ketersediaan stok yang memadai di tiga depot utama di Kalimantan Tengah, yaitu Sampit, Pangkalan Bun, dan Pulang Pisau. “Sudah kami usulkan ke pusat untuk menambah kuota BBM maupun elpiji, baik yang disubsidi pemerintah maupun yang tidak,” tegasnya.
Pengaturan Distribusi untuk Mencegah Antrean Panjang
Mengingat tingginya kebutuhan BBM di Kalimantan Tengah, Gubernur Agustiar Sabran menekankan perlunya pengaturan distribusi yang lebih ketat. Ia meminta agar pola distribusi di lapangan direvisi, khususnya terkait pemisahan waktu pelayanan antara BBM bersubsidi dan nonsubsidi. Kebijakan ini diharapkan dapat mengurai penumpukan kendaraan dan antrean panjang yang belakangan ini kerap terlihat di sejumlah Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) di Palangka Raya.
“Distribusi harus benar-benar diperhatikan, baik dari sisi jumlah maupun pemerataan,” ujar Agustiar. Ia juga mengajak seluruh pihak untuk memperkuat kolaborasi dan gotong royong agar subsidi dapat tersalurkan tepat sasaran dan meminimalisir potensi penyalahgunaan. “Mari kita perkuat kolaborasi dan gotong royong agar subsidi tepat sasaran dan tidak ada celah sekecil apa pun untuk penyalahgunaan,” pungkasnya.
