JAKARTA, KOMPAS.com – Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 RI, Jusuf Kalla, angkat bicara terkait viralnya sebuah video ceramahnya di media sosial yang berujung pada laporan dugaan penistaan agama. Penjelasan ini disampaikan langsung oleh JK bersama sejumlah tokoh yang berperan dalam perundingan damai Malino I dan Malino II, di bilangan Rasuna Said, Setiabudi, Jakarta Selatan, pada Selasa (21/4/2026).
Pertemuan tersebut dihadiri oleh para tokoh yang memiliki rekam jejak dalam meredam konflik agama puluhan tahun lalu di Poso dan Ambon. JK merasa perlu memberikan klarifikasi agar narasi ceramahnya tidak disalahartikan dan berpotensi memicu konflik baru.
“Sebagian besar umumnya sudah paham (isi ceramah saya tidak seperti yang dituding). Tapi, yang saya khawatirkan, ya efeknya. Efeknya bagi yang tidak paham, apabila ini tidak berhenti bisa timbul di daerah-daerah,” kata Jusuf Kalla saat ditemui di Rasuna Said, Selasa.
Ceramah Berisi Proses Perdamaian
Pria yang akrab disapa JK ini menegaskan bahwa isi ceramahnya di Universitas Gadjah Mada (UGM) murni menceritakan proses perdamaian, sesuai dengan permintaan pihak pengundang. Ia tengah memaparkan metode mediasi yang ia lakukan saat konflik di dua wilayah timur Indonesia tersebut memuncak.
Jusuf Kalla memang dikenal sebagai figur sentral dalam upaya perdamaian di masa-masa krusial tersebut. Ia berhasil menjadi jembatan non-militer yang meredam ketidakpercayaan antar kelompok. Gaya komunikasinya yang informal, cepat, dan berbasis negosiasi personal terbukti efektif. JK kerap mendatangi tokoh-tokoh lokal, mempertemukan pihak yang bertikai, serta mendorong pemerintah pusat untuk membuka ruang dialog.
Dengan jaringan luasnya yang mencakup tokoh muslim maupun nasrani, JK berupaya mencari solusi. “Jalan panjang menuju perdamaian topik pembicaraannya, maka saya bicara perdamaian. Mungkin Bapak-bapak sudah baca atau sudah ikuti di media. Saya bicara tentang perdamaian di dunia ini, kenapa terjadi di Iran, kenapa di Ukraina, kenapa Perang Dunia, kenapa begini,” papar JK.
Ia melanjutkan, “Dan di Indonesia sendiri ada 15 konflik besar. Peta konflik itu, saya bilang ada konflik karena agama. Konflik karena agama itu, kenapa? Karena tiba-tiba orang merasa bahwa kalau dia berjuang, mati atau mematikan, dia akan masuk surga. Itu kasus di Poso dan Maluku, bukan keseluruhan.”
Fakta Sejarah Mediasi Malino
Sejarah mencatat keberhasilan mediasi yang dipimpin JK, yang berujung pada lahirnya dua perjanjian damai besar. Deklarasi Malino I pada Desember 2001 mengakhiri konflik Poso, disusul Deklarasi Malino II pada Februari 2002 untuk konflik Maluku. Pokok-pokok perjanjian tersebut meliputi penghentian kekerasan, penegakan hukum, pemulangan pengungsi, rekonsiliian sosial, dan rehabilitasi wilayah.
Kesaksian Pendeta dan Ustaz
Pertemuan di Rasuna Said turut menghadirkan kesaksian dari para pendeta, ustaz, dan tokoh muslim yang terlibat dalam perundingan damai. Mantan Ketua Sinode Gereja Protestan Maluku sekaligus Delegasi Kristen dalam Perundingan Malino II, Pendeta John Ruhulessin, menyatakan bahwa JK hanya menyampaikan fakta sosiologis terkait konflik Maluku dan Poso.
Menurut Pendeta John, video yang viral tersebut memang membahas konflik Poso dan Maluku, bukan hal lainnya. Ia masih mengingat betul upaya JK yang berkali-kali mendatangi Ambon untuk memediasi masyarakat. Oleh karena itu, ia menilai tafsir berbeda terhadap pernyataan JK tidak masuk akal.
“Bapak JK tidak pernah mempercakapkan tentang sebuah doktrin agama. Ketika itu (konflik -red), agama dipakai sebagai alat legitimasi kekerasan dan pembunuhan yang terjadi. Dan itu yang membuat mengapa orang saling membunuh. Dan saya kira itu fakta, tidak bisa kita ingkari,” ujar John.
Ia menambahkan, “Saya pun ikut berdoa mengiring. Orang pergi membunuh, saya ikut berdoa. Saya kira itu fakta. Tidak bisa kita bohongi itu.”
Pendeta John menjelaskan bahwa kesadaran diri mulai muncul ketika konflik mereda. Masyarakat menyadari bahwa doktrin agama yang digunakan sebagai pembenaran konflik justru bertentangan dengan ajaran lurus agama Kristen maupun Islam.
“Dan oleh karena itu, saya mau menegaskan apa yang dikemukakan oleh Pak JK tidak sama sekali bermaksud menista agama Kristen dalam hal ini. Saya kira itu kesaksian saya, dan Pak JK sama sekali tidak bermaksud untuk membicarakan dogma agama atau doktrin agama. Beliau hanya merekam dan melihat fakta yang terjadi di tengah-tengah masyarakat bahwa orang saling membunuh karena legitimasi-legitimasi agama yang dia pakai,” tegasnya.
Perwakilan Poso Bersaksi
Senada, Sinode Gereja Kristen Tentena dan Delegasi Kristen dalam Perundingan Malino I, Pendeta Rinaldi Damanik, menekankan bahwa ceramah Jusuf Kalla merupakan analisis sosiologis tentang realitas pahit konflik di Poso dan Ambon, bukan pernyataan teologis yang mengajarkan doktrin.
“Dan apa yang disampaikan oleh Pak JK kurang lebih kalimatnya tentang berkonflik dengan alasan syahid masuk surga itu, itu memang terjadi dalam konflik itu. Seperti tadi Bapak Pendeta katakan, (konflik) itu memang benar-benar terjadi dalam realitas itu,” tutur Pendeta Rinaldi.
Pendeta Rinaldi juga mengenang sepak terjang JK saat itu. Ia menceritakan tawaran JK yang membuatnya tersadar, yaitu antara terus berkonflik atau memfasilitasi perdamaian. “Beliau menawarkan, kalau mau terus berkonflik silakan. Tetapi kalau mau damai, saya fasilitasi. Itu beliau sampaikan. Akhirnya kami sadar bahwa apa yang kami pahami waktu itu adalah ajaran yang salah. Harus kembali kepada ajaran yang benar,” ucap Pendeta Rinaldi.
Oleh karena itu, ia mengimbau para pelapor JK untuk melihat persoalan ini secara lebih jernih atau berkonsultasi dengan pihak yang lebih memahami konflik tersebut. “Kalau dia (pelapor -red) Kristen, karena saya Kristen, dengan alasan bahwa itu bukan ajaran agama Kristen sehingga menggugat Pak JK, alasan kasih dan seterusnya, tunjukkan Anda punya kasih. Bukan dengan cara mempersoal-persoalkan itu. Tidak. Pak JK mungkin bisa saja salah, mungkin kekurangan kalimat dan seterusnya, bisa. Tapi komunikasilah seperti yang Pak JK juga selama ini lakukan,” ujarnya.
Tolak Laporan Penistaan Agama
Delegasi Muslim dalam Perundingan Malino I, Sugianto Kaimuddin, berpandangan bahwa konflik Poso dan Ambon saat itu dipicu oleh ambisi, dendam, dan kemarahan yang dibungkus dengan narasi agama. Menanggapi munculnya tudingan terhadap JK, pihaknya membentuk lembaga Solidaritas Antar Umat Beragama Kabupaten Poso.
Lembaga tersebut merumuskan beberapa poin kesepakatan, salah satunya adalah penolakan masyarakat dan tokoh antarumat beragama Kabupaten Poso terhadap politisasi ceramah JK. Poin lainnya adalah penolakan terhadap laporan dugaan penistaan agama yang dilakukan oleh oknum atau lembaga, karena dimungkinkan pelapor tidak memahami secara utuh konflik yang terjadi.
“Karena dimungkinkan pelapor tidak mengetahui secara utuh konflik yang terjadi saat itu di Poso,” ujar dia.
Ketiga, sebagai wujud kebersamaan, mereka bersepakat bahwa konflik Poso telah selesai. Para pemuka agama ini berkomitmen untuk terus merawat perdamaian demi masa depan Poso yang lebih baik.
“Keempat, kepada para tokoh agama dan seluruh masyarakat Kabupaten Poso hendaknya bersama-sama menjaga Poso tetap kondusif dan aman,” tukasnya.
Sebagai informasi, berikut adalah perwakilan Poso yang hadir dalam pertemuan:
- Pdt. Rudolf Metusala, Sinode Gereja Kristen Tentena
- Pdt. Rinaldi Damanik, Sinode Gereja Kristen Tentena dan Delegasi Kristen dalam Perundingan Malino I
- Pdt. Jetroson Rense, Ketua Umum Sinode Gereja Kristen Tentena
- Pdt. Dajaramo Tasiabe, Sekretaris Sinode Gereja Kristen Tentena
- Ustad Sugianto Kaimuddin, Delegasi Muslim dalam Perundingan Malino I
- Ustad Muh. Amin
- Ustad Samsul Lawenga
- Ustad Mualim Fauzil
Sedangkan perwakilan Maluku yang hadir adalah:
- Pdt. John Ruhulessin, Mantan Ketua Sinode Gereja Protestan Maluku & Delegasi Kristen dalam Perundingan Malino II
- Hasbullah Toisutta, Mantan Rektor UIN Ambon dan Delegasi Muslim dalam Perundingan Malino II
- Ustad Hadi Basalamah, Delegasi Muslim dalam Perundingan Malino II
