Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan (IPK) Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menyoroti ketimpangan pembangunan jaringan kereta api di Indonesia, di mana Pulau Jawa masih mendominasi dibandingkan wilayah lain.
Menurut AHY, dari total sekitar 12.000 kilometer jaringan rel yang ada di seluruh Indonesia, mayoritas atau sekitar 10.000 kilometer berada di Pulau Jawa. Dari jumlah tersebut, sekitar 7.000 kilometer masih beroperasi aktif, sementara sisanya tidak terpakai.
Kondisi ini sangat berbeda dengan wilayah di luar Jawa. Sumatera memang sudah memiliki jaringan rel, namun belum terhubung secara optimal. Kalimantan bahkan belum memiliki jaringan kereta api sama sekali, sementara Sulawesi baru memiliki sekitar 100 kilometer rel.
“Nah dengan demikian arahan Bapak Presiden untuk mengembangkan jaringan kereta di Sumatera, Kalimantan, dan Sulawesi ini menjadi strategis,” ujar AHY usai rapat koordinasi pengembangan jaringan kereta api nasional di Stasiun Tanah Abang, Jakarta Pusat, Rabu (22/04/2026).
AHY menekankan bahwa pengembangan jaringan kereta api di luar Jawa sangat penting untuk mendukung distribusi logistik, terutama di daerah-daerah yang kaya akan sumber daya alam.
Strategi Pembiayaan dan Pengembangan Industri
Pemerintah berencana mendorong pembiayaan untuk proyek-proyek kereta api melalui berbagai skema. Skema tersebut meliputi penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU), hingga menarik investasi dari sektor swasta dan luar negeri.
Selain itu, AHY menambahkan, pengembangan jaringan kereta api juga diarahkan untuk memperkuat kemandirian industri perkeretaapian nasional. Hal ini akan dilakukan dengan penguatan ekosistem industri dalam negeri.
Sektor Perkeretaapian Masih “Under Investment”
AHY menilai bahwa sektor perkeretaapian di Indonesia masih mengalami kekurangan investasi jika dibandingkan dengan sektor jalan. Ia memberikan perbandingan alokasi anggaran pada tahun 2026, di mana pembangunan dan perbaikan jalan nasional mendapatkan sekitar Rp 46 triliun, sementara untuk rel kereta api hanya sekitar Rp 5 triliun.
“Jadi ada gap di situ,” kata AHY.
Padahal, menurut AHY, kereta api memegang peranan strategis. Tidak hanya untuk mobilitas masyarakat, tetapi juga untuk kelancaran logistik antar-wilayah. Lebih lanjut, moda transportasi ini juga dinilai lebih ramah lingkungan dibandingkan transportasi darat lainnya.
AHY memaparkan bahwa sektor transportasi darat yang didominasi oleh kendaraan pribadi menyumbang sekitar 89 persen emisi karbon, sementara kereta api menyumbang kurang dari 1 persen. Oleh karena itu, pengembangan kereta api dinilai krusial untuk menekan emisi karbon sekaligus mengurangi beban jalan raya.
Estimasi Kebutuhan Dana Reaktivasi Rel
Dalam rapat yang sama, AHY memperkirakan bahwa pemerintah membutuhkan anggaran sekitar Rp 1.200 triliun untuk membangun dan mereaktivasi sekitar 14.000 kilometer rel kereta api dalam jangka panjang.
“Jika kita ingin menambah katakanlah tadi 14.000 kilometer ini sekian tahun ke depan, maka biayanya itu diperkirakan sekitar Rp 1.200 triliun,” ujar Ketua Umum Partai Demokrat tersebut.
Dengan asumsi pengembangan dilakukan selama 20 tahun, hingga tahun 2045, kebutuhan anggaran per tahun diperkirakan berkisar antara Rp 60 triliun hingga Rp 65 triliun. Angka ini masih bersifat estimasi awal dan akan terus disempurnakan sesuai dengan kondisi geografis dan kebutuhan spesifik di setiap wilayah.
AHY menegaskan bahwa pengembangan jaringan kereta api merupakan bagian dari program prioritas pemerintah dalam pilar infrastruktur dan pembangunan kewilayahan, termasuk fokus pada pengembangan di Sumatera, Kalimantan, dan Sulawesi.
