JAKARTA – Partai Golkar membela Gubernur Kalimantan Timur, Rudy Mas’ud, yang menjadi sasaran aksi unjuk rasa ricuh di depan kantornya. Wakil Ketua Umum Golkar, Ahmad Doli Kurnia, menyatakan bahwa Rudy adalah sosok yang berjiwa rendah hati dan terbuka terhadap dialog, serta tidak mungkin anti-aspirasi masyarakat.
Pernyataan Doli ini disampaikan sebagai respons terhadap bentrokan yang terjadi antara massa aksi gabungan elemen masyarakat dengan aparat keamanan di Kantor Gubernur Kaltim pada Selasa (21/4/2026). Massa menuntut evaluasi sejumlah kebijakan Pemprov Kaltim.
“Saya mengenal Saudara Rudy dengan baik. Orangnya low profile, bergaul, dan tidak anti dialog. Saya yakin beliau bersedia bicara baik-baik dengan siapa saja, termasuk adik-adik mahasiswa, bila ada aspirasi yang ingin disampaikan,” ujar Doli saat dihubungi, Rabu (22/4/2026).
Doli menekankan bahwa penyelesaian masalah publik semestinya melalui jalur dialog, bukan kekerasan yang berujung kericuhan. Ia mengingatkan bahwa aksi anarkistis justru berpotensi memunculkan persoalan baru.
“Saya kira akan jauh lebih baik melalui dialog dalam menyelesaikan setiap persoalan, apalagi persoalan yang menyangkut kepentingan rakyat, bangsa, dan negara, termasuk di daerah,” tegasnya. Ia menambahkan, “Saya menilai kericuhan belum tentu menyelesaikan persoalan. Bahkan mungkin dapat menimbulkan masalah baru.”
Partai Golkar sendiri mengaku terus menjalin koordinasi dengan para kadernya di daerah, termasuk dalam menyikapi dinamika yang berkembang di Kalimantan Timur.
Demo Ricuh di Kantor Gubernur Kaltim
Peristiwa yang memicu reaksi Golkar ini bermula dari aksi unjuk rasa yang dilakukan oleh mahasiswa dan elemen masyarakat di depan Kantor Gubernur Kaltim pada Selasa (21/4/2026). Aksi yang dimulai sejak pukul 14.00 WITA itu berujung ricuh ketika massa yang bertahan hingga malam hari tidak berhasil bertemu dengan Gubernur Rudy Mas’ud, meskipun sang gubernur diketahui berada di dalam kantor.
Kapolda Kalimantan Timur, Endar Priantoro, membenarkan bahwa Gubernur Rudy Mas’ud berada di lokasi, namun memilih untuk tidak menerima massa untuk audiensi.
“Gubernur ada tadi di kantor, tapi memang tidak menerima mereka untuk audiensi,” ujar Endar.
Kondisi tersebut memicu ketegangan yang berujung pada aksi saling lempar antara massa dan aparat. Pihak kepolisian terpaksa menggunakan water cannon untuk membubarkan kerumunan.
Tuntutan Massa dan Isu yang Disorot
Dalam aksinya, para demonstran menyampaikan sejumlah tuntutan, di antaranya meminta evaluasi kebijakan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur, penghentian praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN), serta mendorong DPRD untuk menjalankan fungsi pengawasannya secara maksimal.
Beberapa isu spesifik yang disorot oleh massa meliputi anggaran rumah jabatan gubernur dan wakil gubernur yang mencapai Rp 25 miliar. Anggaran ini mencakup pengadaan fasilitas seperti akuarium laut dan alat kebugaran. Selain itu, sorotan juga tertuju pada pengadaan mobil dinas mewah jenis Range Rover yang disebut-sebut bernilai Rp 8,5 miliar.
Usai situasi mereda, Gubernur Rudy Mas’ud meninggalkan kantor gubernur dengan pengawalan ketat. Ia tidak memberikan pernyataan apa pun kepada awak media dan langsung menuju rumah jabatannya, tanpa merespons pertanyaan terkait tuntutan massa maupun insiden yang terjadi.
