JAKARTA – Presiden terpilih Prabowo Subianto dilaporkan telah mengetahui bahwa rekomendasi reformasi kepolisian telah selesai disusun. Namun, ia meminta agar naskah rekomendasi tersebut tidak diserahkan melalui stafnya untuk mencegah kebocoran.
Hal ini diungkapkan oleh anggota Komisi Percepatan Reformasi Polri, Mahfud MD, usai menghadiri peluncuran buku Jimly Asshiddiqie di kawasan Senayan, Jakarta, pada Selasa (21/4/2026).
“Pak Jimly bulan puasa ketemu sendiri dengan Pak Presiden. Pak, kami sudah ngirim surat untuk dipanggil. Kalau bapak sibuk ya nanti kami kirim naskahnya saja lah. Kata Presiden, enggak. Jangan dikirim, nanti bocor,” ujar Mahfud MD menirukan percakapan tersebut.
Mahfud menambahkan, instruksi tersebut membuat Komisi Percepatan Reformasi Polri masih menunggu panggilan langsung dari Presiden Prabowo untuk menyerahkan rekomendasi tersebut. “Nah terus sampai sekarang ya sudah selesai, kita nunggu panggilan. Sudah 2 bulan lebih,” tuturnya.
Salah Satu Rekomendasi: Rekrutmen Akpol Tanpa Titipan
Meski naskah rekomendasi belum diserahkan, Mahfud MD membocorkan salah satu poin penting yang diusulkan oleh komisi tersebut. Ia menyebutkan bahwa rekrutmen Akademi Kepolisian (Akpol) harus dilakukan tanpa adanya jalur titipan dari pihak manapun.
“Yang sudah boleh diumumkan itu hanya satu. Rekrutmen Akpol tidak boleh ada titipan dari siapapun,” tegas Mahfud.
Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi ini menyoroti kondisi rekrutmen Akpol saat ini yang menurutnya didominasi oleh anak-anak pejabat, sementara kuota untuk masyarakat umum sangat terbatas. Ia menegaskan bahwa usulan rekrutmen tanpa jalur titipan ini akan diperkuat melalui peraturan di lingkungan Polri.
“Iya, pokoknya itu sudah pengumuman. Apakah itu bentuknya perpol atau apa nanti kita lihat saja,” pungkasnya.
