Lhokseumawe, Kompas.com – Di tengah riuh aktivitas Pendopo Bupati Kabupaten Aceh Utara, puluhan Pegawai Negeri Sipil (PNS) tampak fokus menatap layar laptop. Mereka duduk berkelompok di sejumlah meja yang tersebar di hall utama, setiap meja diisi dua hingga tiga laptop yang menyala terang. Suasana ini menjadi saksi bisu upaya percepatan entri data kerusakan akibat banjir dan identifikasi calon penerima bantuan bagi para penyintas.
Para petugas ini didatangkan dari berbagai dinas, badan, dan kantor di lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Utara. Mereka bekerja bergantian, memastikan setiap detail data tercatat dengan akurat. Rutinitas ini berlangsung tanpa henti, dengan pergantian petugas setiap hari. Dua orang dari setiap dinas ditugaskan mulai pukul 08.00 hingga 17.00 WIB, tujuh hari dalam seminggu.
“Tidak ada honor tambahan, ini sudah penugasan dari kantor. Gaji ya sesuai gaji bulanan yang sudah ada,” ujar salah seorang petugas saat ditemui Kompas.com pada Selasa (21/4/2026), mengonfirmasi status kerja mereka.
Proses Data Kritis Penyaluran Bantuan
Kepala Dinas Sosial Kabupaten Aceh Utara, Fakhrurradhi, menjelaskan bahwa setiap dinas wajib mengirimkan dua pegawainya untuk bertugas di pendopo. Merekalah yang memiliki tanggung jawab besar untuk mengentri data yang diajukan mulai dari tingkat desa, kecamatan, hingga kabupaten. Data tersebut mencakup rincian kerusakan rumah, daftar penerima jatah hidup (jadup), usulan stimulus pemulihan ekonomi, hingga inventarisasi isi hunian yang hilang.
“Kalau dinas sosial itu tiga data, yaitu data penerima bantuan jadup, stimulan pemulihan ekonomi, dan isi hunian. Sudah dua gelombang kami cairkan, kami usulkan lagi gelombang tiga,” terang Fakhrurradhi. Ia menambahkan bahwa data kerusakan infrastruktur lainnya juga turut menjadi bagian dari pendataan ini. Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) dan Dinas Sosial Kabupaten Aceh Utara menjadi garda terdepan dalam pengelolaan data krusial ini.
Transparansi dan Ajakan Partisipasi Kepala Desa
Bupati Aceh Utara, Ismail A Jalil, yang akrab disapa Ayahwa, secara terbuka mempersilakan warga, khususnya para kepala desa, untuk memantau langsung proses penginputan data di pendopo. Langkah ini diambil untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas dalam penyaluran bantuan.
“Tidak ada niatan sedikit pun dari semua kita memperlambat data. Maka, saya berkali-kali imbau dan ajak keuchik (kepala desa) agar segera datanya, kalau perlu cek ke pendopo, lihat sampai mana,” tegas Ayahwa. Ia berharap dengan adanya keterbukaan ini, para kepala desa dapat memberikan pemahaman yang utuh kepada masyarakat mengenai kondisi dan tahapan pendataan yang sedang berlangsung.
Ayahwa menambahkan bahwa setelah data dinyatakan lengkap, ia bersama Kapolres, Dandim, dan Kajari Aceh Utara akan segera menandatangani surat keputusan. Dokumen tersebut kemudian akan diusulkan kepada gubernur, selanjutnya kepada Menteri Sosial dan Kepala BNPB untuk memproses pencairan dana bantuan. “Jadi, saya harap bersabar. Kepala desa jelaskan sebenarnya kepada masyarakat sehingga masyarakat memahami kondisi pendataan ini,” pungkasnya.
Realisasi Bantuan dan Tantangan ke Depan
Hingga kini, data menunjukkan bahwa baru 56 dari total 552 desa yang terdampak banjir telah menerima penyaluran jatah hidup. Sekitar 23.000 jiwa penyintas banjir telah merasakan manfaat bantuan ini. Namun, bantuan jenis lainnya masih dalam proses pengusulan dan pencairan untuk tahap berikutnya.
