Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) menyatakan kesiapannya untuk mendukung penuh pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 (SE2026) yang digagas Badan Pusat Statistik (BPS). Dukungan ini diharapkan dapat memperkuat basis data nasional yang akurat dan terintegrasi, khususnya untuk pengembangan ekosistem halal di Indonesia.
Kepala BPJPH, Ahmad Haikal Hasan, yang akrab disapa Babe Haikal, menekankan pentingnya pengelolaan data yang terintegrasi dalam merumuskan kebijakan yang tepat sasaran. Hal ini krusial untuk mendukung implementasi kewajiban sertifikasi halal yang terus berkembang.
“Kami turut serta dalam menyukseskan Sensus Ekonomi 2026. Kami juga terus bersinergi dengan BPS, termasuk saling meng-update, bertukar, dan memperbarui data, agar kebijakan yang dihasilkan semakin akurat dan berdampak bagi pengembangan ekosistem halal,” ujar Babe Haikal dalam siaran pers yang diterima Kompas.com, Selasa (21/4/2026).
Pernyataan tersebut disampaikan saat Babe Haikal menerima kunjungan kerja Kepala BPS, Amalia Adininggar Widyasanti, di Gedung BPJPH, Jakarta Timur, pada Senin (20/4/2026). Momentum sensus ekonomi ini dipandang sebagai peluang strategis untuk memperkuat pemetaan pelaku usaha halal di seluruh Indonesia.
Sebagai bentuk dukungan konkret, BPJPH akan mengerahkan sekitar 124.000 orang pendamping proses produk halal (PPH) untuk membantu proses pemutakhiran data di lapangan.
“Ini adalah upaya bersama untuk mencari peluang terbaik bagi kemajuan ekonomi negara,” tegas Babe Haikal.
Kolaborasi Strategis BPJPH dan BPS
Dalam kesempatan yang sama, Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti menyampaikan apresiasinya atas kolaborasi yang terjalin erat dengan BPJPH.
“Kerja sama ini sejatinya telah berlangsung dari tahun lalu, dan hari ini kami berkunjung ke kantor beliau. Kami melihat langsung fasilitas laboratorium dengan peralatan yang sangat modern dan mutakhir,” ungkap Amalia.
Amalia menambahkan, fasilitas laboratorium tersebut menjadi bukti keseriusan BPJPH dalam membangun sistem yang efisien dan berbasis teknologi, sekaligus menunjukkan keberhasilan badan tersebut di bawah kepemimpinan Babe Haikal menjadi lembaga yang super strategis.
Pelaksanaan SE2026 direncanakan berlangsung mulai Mei hingga Agustus 2026, dengan cakupan nasional yang meliputi berbagai sektor usaha.
“Pemutakhiran data akan terus dilakukan secara berkala, tidak hanya di Jakarta, tetapi juga di berbagai daerah, termasuk di tingkat organisasi perangkat daerah (OPD) dan minimal di 30 kota,” jelas Amalia.
Ia mengajak seluruh pemangku kepentingan dan masyarakat untuk berpartisipasi aktif dalam menyukseskan SE2026. Sensus ini diharapkan menjadi fondasi penting dalam pembangunan ekonomi nasional yang inklusif dan berkelanjutan.
“Mari kita sukseskan Sensus Ekonomi 2026,” tutur Amalia.
