JAKARTA, KOMPAS.com – Lonjakan harga bahan bakar minyak (BBM) dan gas elpiji (LPG) nonsubsidi yang berlaku sejak Sabtu (18/4/2026) mulai menciptakan dampak berantai. Mulai dari upaya efisiensi yang dilakukan pejabat daerah hingga tekanan yang dirasakan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).
Pemerintah melalui PT Pertamina (Persero) secara resmi mengumumkan kenaikan harga untuk BBM nonsubsidi jenis Pertamax Turbo, Dexlite, dan Pertamina Dex, serta LPG nonsubsidi. Penyesuaian harga ini didasarkan pada formula harga dasar BBM yang diatur dalam Keputusan Menteri ESDM.
Kenaikan harga pada BBM nonsubsidi terbilang cukup signifikan. Di wilayah Jakarta, harga Pertamax Turbo kini mencapai Rp 19.400 per liter, sebuah peningkatan dari harga sebelumnya yang berada di angka Rp 13.100.
Harga Dexlite mengalami lonjakan tajam menjadi Rp 23.600 per liter dari sebelumnya Rp 14.200. Sementara itu, Pertamina Dex kini dibanderol Rp 23.900 per liter, naik dari Rp 14.500. Secara rata-rata, kenaikan ini mencapai sekitar 60 persen.
Selain BBM, harga LPG nonsubsidi juga mengalami peningkatan. Untuk tabung LPG ukuran 12 kilogram di Jakarta, harganya kini berada di kisaran Rp 228.000 per tabung, naik Rp 36.000 dari harga sebelumnya Rp 192.000. Sementara itu, LPG ukuran 5,5 kilogram mengalami kenaikan Rp 17.000, dari Rp 90.000 menjadi Rp 107.000 per tabung.
Kenaikan harga energi ini terjadi seiring dengan lonjakan harga energi global, termasuk minyak mentah dan kontrak LPG dunia. Gejolak ini dipicu oleh ketegangan geopolitik yang meningkat di kawasan Timur Tengah.
Pejabat Mulai Berhemat
Dampak langsung dari kenaikan harga energi ini mulai terlihat di tingkat daerah. Di Tasikmalaya, Wakil Wali Kota Diky Candra Negara mengambil langkah efisiensi dengan mengganti kendaraan dinasnya.
Ia memutuskan untuk beralih dari Mitsubishi Pajero yang menggunakan Pertamina Dex ke Toyota Innova Zenix yang dinilai lebih irit bahan bakar. Menurut Diky, lonjakan harga BBM jenis diesel dan bensin beroktan tinggi berpotensi membebani anggaran operasional pemerintah daerah.
“Saya secara pribadi sudah menyampaikan ke bagian umum, bahwa ke depan saya pake mobil Toyota Innova Zenix itu lebih irit karena tidak ada kenaikan (signifikan pada jenis BBM-nya),”
ujar Diky, Minggu (19/4/2026), dikutip dari Kompas.com.
Ia menambahkan bahwa mempertahankan kendaraan dinas lama akan berisiko menyebabkan pembengkakan anggaran. Oleh karena itu, ia mengusulkan agar mobil dinas yang lama diistirahatkan atau dilelang.
“Kalau pake Pajero yang sekarang untuk sehari-hari, kemungkinan akan membengkak dan tentunya harus ada tambahan BBM dan itu tidak mungkin nambah anggaran,” katanya.
Diky juga menekankan pentingnya perubahan gaya hidup para pejabat dalam menghadapi kondisi ekonomi saat ini.
“Jangan pernah berpikir lagi pola hidup dimana pejabat teh kudu keren, di mana pejabat kudu kitu (begitu), kita tidak seperti itu dengan kondisi sekarang yuk menyesuaikan diri dengan kondisi bahwa pejabat pun sama manusia,” tegasnya.
UMKM Tertekan, Putar Strategi
Di sisi lain, pelaku UMKM mulai merasakan tekanan akibat kenaikan harga energi. Untuk menekan biaya operasional, sebagian pelaku usaha terpaksa mencari alternatif penggunaan energi.
Pemilik Kedai Siberat di Jakarta, Novia Ajeng, mengaku harus menyiasati kenaikan harga LPG. Ia terpaksa melakukan penyesuaian dalam penggunaan tabung gas.
“Biasanya pakai yang 12 kilo (gram). Cuma buat sekarang karena harganya naik lumayan banget ya, kadang kita akalin pakai yang 3 kilo (gram), yang subsidi,”
ujarnya, Selasa (21/4/2026), dikutip dari Kompas.tv.
Meskipun biaya operasional meningkat, Ajeng belum berani menaikkan harga jual produknya. Kekhawatiran utamanya adalah potensi penurunan jumlah pelanggan yang dinilai sangat sensitif terhadap kenaikan harga.
“Karena kita UMKM kan sangat berpengaruh ya kalau ada kenaikan-kenaikan dari harga gas, plastik, bahan baku lainnya, dan enggak bisa semena-mena kita naikin harga jualnya,” katanya.
Ia memilih untuk mencari efisiensi di area lain agar usahanya tetap berjalan, meskipun hal ini berpotensi menggerus margin keuntungan.
Mengikuti Mekanisme Pasar
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menegaskan bahwa kenaikan harga BBM dan LPG nonsubsidi merupakan konsekuensi dari mekanisme pasar.
“Nah, kenapa harganya naik? Saya katakan bahwa kita mengatur harga yang bisa menjamin untuk harganya enggak naik itu adalah yang bersubsidi. Sementara yang tidak bersubsidi itu dipakai oleh industri, jadi itu memang tidak kita atur harganya,”
ujar Bahlil.
Ia menambahkan bahwa harga energi nonsubsidi akan mengikuti pergerakan harga global. Jika harga minyak dunia mengalami penurunan, maka harga BBM dan LPG nonsubsidi juga berpotensi untuk ikut turun.
Sementara itu, pemerintah memastikan bahwa harga dan stok LPG subsidi dengan ukuran 3 kilogram tetap terjaga untuk memastikan keterjangkauan bagi masyarakat.
