Amerika Serikat akan kembali menjadi tuan rumah perundingan antara Lebanon dan Israel pada Kamis, 23 April 2026. Langkah ini diambil menyusul kelanjutan negosiasi langsung antara kedua negara di tengah ketegangan regional yang masih membayangi. Putaran kedua pembicaraan ini akan menjadi yang pertama sejak gencatan senjata rapuh diberlakukan antara Hizbullah dan Israel pekan lalu.
“Amerika Serikat menyambut baik keterlibatan produktif yang dimulai pada 14 April. Kami akan terus memfasilitasi diskusi langsung dan dengan itikad baik antara kedua pemerintah,” ujar juru bicara Departemen Luar Negeri AS, seperti dikutip dari Al Jazeera pada Senin, 20 April 2026.
Perbedaan Sikap Mengenai Negosiasi
Pertemuan perdana antara pejabat Lebanon dan Israel pada Selasa, 14 April 2026, merupakan negosiasi langsung pertama dalam puluhan tahun. Namun, langkah ini memicu reaksi keras dari Hizbullah dan para sekutunya.
Meskipun demikian, setelah gencatan senjata mulai berlaku, Presiden Lebanon Joseph Aoun menegaskan komitmen Beirut untuk melanjutkan jalur negosiasi dengan Israel. Dalam pidato yang disiarkan televisi, Aoun menyatakan, “Negosiasi ini bukanlah kelemahan. Ini bukan kemunduran. Ini bukan konsesi.”
“Keputusan ini lahir dari keyakinan kuat kami akan hak-hak kami dan kepedulian kami terhadap rakyat kami, serta tanggung jawab kami untuk melindungi negara kami dengan segala cara yang memungkinkan,” tambahnya.
Di sisi lain, Hizbullah memandang pembicaraan tersebut sebagai bagian dari serangkaian konsesi yang merugikan dari pemerintah Lebanon kepada Israel. “Kami menolak negosiasi dengan entitas pendudukan Israel. Negosiasi ini sia-sia. Negosiasi ini membutuhkan konsensus Lebanon untuk mengubah arah,” kata kepala Hizbullah, Naim Qassem, pekan lalu.
Qassem menambahkan, “Tidak seorang pun berhak membawa Lebanon ke arah pendekatan itu tanpa konsensus internal di antara komponen-komponennya, yang belum terjadi.”
Anggota parlemen Hizbullah, Hassan Fadlallah, bahkan menyatakan tekad untuk meruntuhkan apa yang disebutnya “garis kuning” melalui perlawanan. “Garis kuning” ini merujuk pada wilayah Lebanon yang dikuasai Israel.
“Upaya tentara Israel untuk membangun zona penyangga, dengan dalih garis pertahanan, garis kuning, garis hijau, dan garis merah. Semua garis ini akan dilanggar, dan kami tidak akan menerima satu pun dari garis-garis tersebut,” kata Fadlallah, seperti dilansir dari The Times of Israel pada Senin, 20 April 2026.
Fadlallah juga bersumpah bahwa tidak ada pihak di Lebanon maupun di luar negeri yang akan mampu melucuti senjata perlawanan. Namun, Presiden Lebanon Joseph Aoun tetap pada pendiriannya, berharap negosiasi tersebut akan “menyelamatkan” negaranya.
Konteks Pembicaraan Sebelumnya
Putaran pertama negosiasi dipimpin oleh Duta Besar Lebanon untuk Washington, Nada Hamadeh, dan mitranya dari Israel, Yechiel Leiter. Pertemuan tersebut juga dihadiri oleh Menteri Luar Negeri AS Marco Rubio.
Pembicaraan ini berlangsung kurang dari seminggu setelah gelombang serangan udara besar-besaran Israel di seluruh Lebanon, termasuk Beirut, yang menewaskan lebih dari 300 orang, termasuk petugas medis, wanita, dan anak-anak.
Ketika Presiden AS Donald Trump mengumumkan gencatan senjata pada Rabu, 16 April 2026, ia menyatakan akan mengundang Presiden Aoun dan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu ke Gedung Putih. “Kedua belah pihak ingin melihat PERDAMAIAN, dan saya yakin itu akan terjadi, dengan cepat!” ujar Trump kala itu.
Meskipun gencatan senjata telah diumumkan, laporan menyebutkan Israel terus melakukan pengeboman di pemukiman desa-desa perbatasan di Lebanon selatan. Tujuannya adalah untuk menciptakan area hancur yang mereka sebut sebagai “garis pertahanan depan”. Pejabat Israel secara terbuka menyatakan niat mereka untuk meniru penghancuran kota-kota di Gaza di wilayah Lebanon selatan.
