Kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) nonsubsidi yang mulai berlaku pada Sabtu (18/4/2026) berpotensi mendorong laju inflasi nasional. Sejumlah pakar menilai pemerintah perlu segera mengambil langkah mitigasi yang terukur dan komprehensif untuk menahan dampak lanjutan terhadap ekonomi masyarakat. Kebijakan lintas sektor dinilai penting untuk meminimalisir gejolak harga kebutuhan pokok.
Sebelumnya, PT Pertamina (Persero) resmi mengumumkan penyesuaian harga untuk beberapa produk BBM nonsubsidi. Pertamax Turbo mengalami lonjakan harga Rp 6.300, dari Rp 13.100 menjadi Rp 19.400 per liter. Kenaikan lebih signifikan terjadi pada Dexlite, yang melonjak Rp 9.400, dari Rp 14.200 menjadi Rp 23.600 per liter. Pertamina Dex juga mengalami kenaikan senilai Rp 9.400, dari Rp 14.500 menjadi Rp 23.900 per liter.
Perubahan harga ini memicu perhatian berbagai pihak, termasuk di parlemen. Sejumlah anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) meminta pemerintah untuk memastikan bahwa kenaikan harga BBM nonsubsidi tidak berdampak langsung pada harga kebutuhan pokok masyarakat.
Dampak Inflasi Dinilai Terbatas pada BBM Nonsubsidi
Guru Besar Institut Teknologi Bandung (ITB) sekaligus pakar bahan bakar dan pelumas, Tri Yuswidjajanto Zaenuri, berpendapat bahwa dampak kenaikan harga BBM terhadap inflasi tidak akan terlalu besar selama yang mengalami kenaikan adalah BBM nonsubsidi. “Kalau yang naik bahan bakar subsidi, jelas semua harga barang akan naik. Tapi kalau nonsubsidi, pengaruhnya mungkin ada, tapi tidak terlalu besar,” ujarnya kepada Kompas.com, Senin (20/4/2026).
Tri menjelaskan bahwa sebagian besar distribusi logistik di Indonesia masih bergantung pada kendaraan berbahan bakar solar. Oleh karena itu, kenaikan harga Pertamax Turbo tidak secara langsung berdampak signifikan terhadap harga kebutuhan pokok. Ia juga menyoroti bahwa perubahan harga BBM di dalam negeri sangat dipengaruhi oleh harga minyak mentah global yang bergerak dinamis mengikuti kondisi geopolitik.
“Harga crude oil yang diolah sekarang itu biasanya dibeli dua bulan lalu. Jadi ketika konflik terjadi dan pasokan terganggu, harga naik,” jelasnya. Menurutnya, penyesuaian harga BBM tidak bisa berlangsung secara instan, meskipun harga minyak dunia mengalami penurunan. “Harus menunggu dua sampai tiga bulan, karena minyak mentah tidak langsung diolah saat dibeli,” katanya.
Harga BBM Naik Berisiko Dorong Inflasi Jika Tak Diantisipasi
Sementara itu, Ekonom Universitas Gadjah Mada (UGM), Eddy Junarsin, menegaskan bahwa kenaikan harga BBM memiliki potensi besar memicu tekanan inflasi apabila tidak diantisipasi dengan baik. “Kenaikan harga BBM sangat berpotensi meningkatkan laju inflasi sehingga pemerintah harus mengelolanya dengan segera,” ujarnya saat dihubungi Kompas.com secara terpisah, Selasa (21/4/2026).
Eddy menyarankan berbagai langkah konkret yang bisa ditempuh pemerintah. “Misalnya, ketersediaan pangan dipacu segera, transportasi massal diperbaiki sehingga penggunaan transportasi pribadi dapat dikurangi, keamanan sosial di berbagai penjuru dan di malam hari diperbaiki agar orang merasa aman menggunakan transportasi umum, penggunaan sistem WFH selama 1–2 hari per minggu, dan lain-lain,” jelasnya.
Selain itu, ia menyoroti pentingnya komunikasi publik yang efektif di tengah tekanan ekonomi dan geopolitik global. “Bagi pemerintah, komunikasi ke masyarakat dalam hal sosial dan ekonomi perlu diperbaiki. Komunikasi tersebut harus serius namun dapat dipahami oleh masyarakat sehingga masyarakat dapat bersatu menghadapi badai geopolitik, dan tidak terjebak dalam debat kusir yang tidak konstruktif,” tambahnya.
Gejolak Harga Minyak dan Dorongan Energi Hijau
Eddy juga menilai bahwa dinamika harga minyak dunia ke depan akan sangat fluktuatif, terutama akibat konflik geopolitik yang masih berlangsung di berbagai kawasan. “Harga minyak dunia akan berfluktuasi dengan dahsyat akibat perang di Eropa Timur dan Timur Tengah,” ujarnya.
Dalam konteks tersebut, ia mendorong pemerintah untuk mempercepat pengembangan energi alternatif sebagai langkah strategis jangka panjang. “Pemerintah perlu segera menggalakkan penelitian di berbagai universitas dan perusahaan energi untuk memacu green energy,” katanya.
Lebih lanjut, Eddy mengingatkan bahwa kenaikan harga energi juga berpotensi menambah tekanan terhadap fiskal negara. Oleh karena itu, diperlukan langkah penyesuaian kebijakan untuk menjaga stabilitas ekonomi. “Potensi tekanan terhadap fiskal negara sangat nyata. Penghematan di sektor lain perlu dilakukan,” ujarnya.
Ia juga menekankan pentingnya mendorong aktivitas ekonomi masyarakat dan dunia usaha agar tetap produktif di tengah tekanan global. “Kewirausahaan di masyarakat perlu didorong. Insentif pajak dan non-pajak bagi masyarakat dan pelaku usaha sangat diperlukan. Produktivitas perusahaan dan daya saing ekspor perlu dibantu dengan serius,” jelasnya.
