JAKARTA, KOMPAS.com – Wakil Ketua DPD RI Yorrys Raweyai menyatakan keprihatinan mendalam atas eskalasi kekerasan yang terus meningkat di Papua sejak awal tahun 2025 hingga April 2026. Situasi ini telah merenggut ratusan nyawa dari berbagai kalangan, termasuk masyarakat sipil, aparat TNI-Polri, dan kelompok bersenjata yang kerap disebut Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB).
“Semua korban adalah anak bangsa. Setiap nyawa yang hilang merupakan luka bagi Indonesia,” ujar Yorrys dalam sebuah jumpa pers di Gedung DPR/DPD/MPR, Senayan, Jakarta, pada Selasa (21/4/2026). Ia menegaskan bahwa seluruh korban, tanpa terkecuali, adalah bagian dari bangsa Indonesia.
Kontak Tembak di Puncak Tewaskan Sembilan Warga Sipil
Sorotan utama Yorrys tertuju pada insiden kontak tembak yang terjadi pada 14 April 2026 di Kabupaten Puncak, Papua Tengah. Peristiwa tragis ini dilaporkan menyebabkan meninggalnya sembilan warga sipil, salah satunya adalah seorang balita. Selain itu, tujuh orang lainnya mengalami luka berat.
Lebih lanjut, kontak tembak tersebut juga memaksa ratusan warga sipil mengungsi dan terputus dari akses terhadap kebutuhan dasar mereka. Kondisi ini menambah panjang daftar penderitaan masyarakat di wilayah konflik.
Akumulasi Persoalan Struktural dan Kemiskinan
Menurut Yorrys, situasi kekerasan yang kian memburuk di Papua merupakan akumulasi dari persoalan struktural yang belum terselesaikan secara tuntas. Ia mengidentifikasi wilayah Papua Pegunungan dan Papua Tengah sebagai daerah yang paling parah terdampak. Ribuan warga di sana dilaporkan kehilangan tempat tinggal, mata pencaharian, serta akses terhadap pendidikan dan layanan kesehatan.
“Banyak warga hidup dalam kondisi jauh dari standar kemanusiaan yang layak, sementara perhatian terhadap pengungsi masih belum optimal,” keluh Yorrys. Ia menyoroti minimnya perhatian yang memadai bagi para pengungsi di tengah situasi yang sulit.
Selain persoalan keamanan, Yorrys juga menggarisbawahi angka kemiskinan yang tinggi di Tanah Papua. Data menunjukkan tingkat kemiskinan di wilayah tersebut secara konsisten berada pada level tertinggi secara nasional. Hal ini mengindikasikan adanya ketimpangan pembangunan yang belum berhasil diatasi secara efektif, meskipun berbagai kebijakan afirmatif telah digulirkan.
Lebih lanjut, Yorrys menekankan bahwa berbagai kasus pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) di Papua yang belum terselesaikan secara adil telah memperdalam ketidakpercayaan masyarakat terhadap negara dan justru memperpanjang siklus konflik yang terjadi.
Apresiasi dan Kritik terhadap Kebijakan Pemerintah
Dalam konteks kebijakan nasional, Yorrys mengapresiasi komitmen pemerintahan Presiden Prabowo Subianto yang dinilai berupaya mempercepat pembangunan di Papua. Namun, ia berpendapat bahwa pendekatan pembangunan tersebut perlu dilengkapi dengan strategi yang lebih komprehensif, mencakup aspek dialogis, humanis, dan berbasis keadilan sosial.
“Sayangnya, hingga saat ini belum terlihat grand design dan road map yang komprehensif dan terbuka kepada publik terkait penyelesaian konflik Papua secara menyeluruh,” ungkap Yorrys, menyoroti minimnya transparansi dalam rencana penyelesaian konflik.
Pernyataan Sikap Anggota DPD Se-Papua
Menyikapi berbagai persoalan tersebut, anggota DPD se-Papua merilis pernyataan sikap yang mendesak berbagai pihak untuk segera mengambil langkah konkret. Pernyataan sikap tersebut meliputi:
- Menghentikan kekerasan secara menyeluruh di Tanah Papua.
- Memastikan keamanan dan kelayakan hidup masyarakat di seluruh wilayah Papua.
- Membuka grand design dan road map penyelesaian konflik Papua secara transparan kepada publik.
- Mendorong dialog inklusif yang melibatkan seluruh unsur masyarakat Papua.
- Menuntaskan pelanggaran HAM secara adil dan transparan.
- Mengatasi kemiskinan dan ketimpangan pembangunan secara struktural dan berkelanjutan.
- Memperkuat kolaborasi lintas lembaga dan elemen masyarakat dalam menyelesaikan konflik Papua.
