Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian mengemukakan bahwa pembangunan kota yang berorientasi pada kesehatan masyarakat, seperti penyediaan ruang terbuka hijau dan penguatan konsep “walkable city” atau kota ramah pejalan kaki, merupakan cara yang lebih efisien dan murah untuk menekan biaya kesehatan dalam jangka panjang.
Pendekatan ini, menurut Mendagri, seharusnya menjadi arah pembangunan daerah yang tidak hanya mengejar pertumbuhan ekonomi sesaat, melainkan juga mempertimbangkan dampak terhadap kesehatan dan kualitas hidup warga.
Dalam forum Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (APEKSI) di Banda Aceh, Senin (20/4/2026), Tito Karnavian menegaskan, “Dengan membangun taman yang banyak, ruang hijau yang banyak untuk kegiatan olahraga, ada pedesterian, itu jauh lebih murah dibanding biaya mereka untuk mensubsidi masyarakat yang terkena penyakit.”
Ia menjelaskan bahwa konsep “walkable city” dirancang untuk menciptakan lingkungan perkotaan yang nyaman bagi pejalan kaki, mendorong aktivitas fisik, serta memfasilitasi interaksi sosial antarwarga. Kota dengan penataan seperti ini diyakini dapat meningkatkan kesehatan masyarakat sekaligus menunjang produktivitas.
Integrasi Ruang Hijau dan Dampak Ekonomi
Mendagri kemudian mencontohkan kesuksesan Singapura dalam mengintegrasikan ruang hijau dan fasilitas publik ke dalam perencanaan kotanya. Menurutnya, investasi pada taman dan jalur pedestrian di negara tersebut terbukti memberikan dampak ekonomi yang signifikan, salah satunya melalui penurunan beban pembiayaan sektor kesehatan.
Lebih lanjut, ia mengingatkan pentingnya menjaga keseimbangan dalam pemanfaatan ruang kota. Pemerintah daerah diminta untuk tidak mengorbankan ruang terbuka hijau demi kepentingan komersial atau pembangunan permukiman semata.
“Jangan sampai semuanya di-convert menjadi daerah komersial semua. Pemukiman semua. Kalau itu di-convert menjadi pemukiman … semua, maka yang terjadi nanti, satu, ruang hijaunya untuk bantalannya enggak ada. Tiba-tiba apa? Banjir,” ujar Tito Karnavian.
Konsistensi dalam kebijakan tata ruang, menurutnya, menjadi kunci keberlanjutan pembangunan kota serta pencegahan masalah lingkungan seperti banjir dan degradasi ekosistem.
Pembangunan Berkelanjutan di Berbagai Sektor
Sebagai ilustrasi lain, Mendagri juga menyinggung konsep pembangunan Bandara Banyuwangi yang mengusung prinsip ramah lingkungan, dengan memaksimalkan ventilasi alami dan meminimalkan penggunaan pendingin udara. Hal ini menunjukkan pentingnya konsistensi dalam menerapkan kebijakan pembangunan berkelanjutan.
Ia menambahkan bahwa ruang hijau memiliki fungsi krusial sebagai area resapan air dan penyeimbang lingkungan, bukan sekadar elemen estetika. Tanpa pengelolaan tata ruang yang tepat, risiko seperti penyempitan sungai dan potensi banjir akan meningkat.
Di akhir pernyataannya, Mendagri mengajak para kepala daerah untuk memandang kota sebagai ruang hidup yang menopang kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh, melampaui sekadar pusat aktivitas ekonomi.
